TPK Bojong Barat, Harapkan PNPM Tetap dilanjutkan

Purwakarta 29 januari 2015, Tingginya tingkat keberhasilan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan membuat masyarakat desa ingin program ini tetap dilanjutkan. Kepastian dilaksanakannya kegiatan dan minimnya penyimpangan membuat masyarakat percaya, PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program yang paling tepat diterapkan di desa-desa. Beberapa pelaku masyarakat dan pemanfaat di kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta yang ditemui mengakui hal tersebut. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bojong Barat Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Rina Agustina mengakui, manfaat PNPM Mandiri Perdesaan bagi masyarakat sangat besar. “Tiap tahun, rutinnya kita selalu kebagian kegiatan, baik untuk pembangunan sarana prasarana fisik juga SPP,” jelas Rina Agustina. Dijelaskan juga, selain memperoleh bantuan pembangunan tersebut, dengan adanya program ini, kebersamaan dalam masyarakat juga bisa ditumbuhkan. “Kita selaku TPK yang mengelola kegiatan di desa dalam setiap akan di adakanya pembangunan Sarana Prasarana di desa, kami tidak pernah ada kendala dalam Mengumpulkan Swadaya dari masyarakat baik itu swadaya uang, barang maupun tenaga serta PNPM Mandiri Perdesaan Menumbuhkan Kembali Rasa Gotong Royong yang pernah hilang . Jadi dengan seperti masyarakat benar-benar mendukung PNPM mandiri Perdesaan Untuk terus di lanjutkan,” ujar Rina Agustina. Dia berharap, jika pun kelak PNPM Mandiri Perdesaan harus ditutup, akan digantikan dengan program baru yang aturan dan kebijakannya sama dengan PNPM Mandiri Perdesaan. “Mudah-mudahan kalau PNPM Mandiri Perdesaan berhenti, hanya namanya saja yang diganti,” harapnya. Selain memfasilitasi pembangunan sarana prasana fisik, program ini juga menyalurkan dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) sebagai upaya penambahan modal usaha kecil di desa

Read More

KEMANDIRIAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)DAN SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (SPP) MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY TAHUN 2015 “ANTARA HARAPAN DAN TANTANGAN”

Purwakarta, Jumat 7 November 2014. Indonesia dewasa ini merupakan salah satu Negara dikawasan Asean yang memiliki angka kemiskinan dan pengangguran cukup tinggi. Dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk, baik perdesaan maupun diperkotaan. Tingginya angka kemiskinan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya rendahnya Sumberdaya manusia, tingginya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan penyediaan lapangan kerja. Pemerintah dituntut untuk menyelesaikan dengan seksama melalui berbagai upaya lewat berbagai program - program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan masyarakat untuk ikut merencanakan, melaksanakan dan menyelesaian dengan memanfaatkan potensi lokal Melibatkan masyarakat penuh mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dimaksudkan agar tumbuh kesadaran, tanggungjawab dan mampu mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan sesuai pontensi yang dimiliki dalam upaya penanggulangan kemiskinan serta meningktan kesejahteraannya. Disadari atau tidak Masalah kemiskinan dan pengangguran dapat menambah masalah baru seperti meningkatnya angka kriminalitas, munculnya kesenjangan antar wilayah, munculnya mosi tidak percaya pada pemerintah, terjadinya dis-integrasi bangsa, bahkan munculnya reverendum diberbagai daerah, Pemerintah pusat dan daerah hingga saat ini terus melakukan berbagai terobosan atau langkah-langkah kongkrit untuk mengurangi atau bahkan menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran. Cukup banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menaggulangi masalah kemiskinan melalui berbagai perencanaan pembangunan berbasis masyarakat. Dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan pemerintah terdapat satu program yang dibentuk dan sampai saat ini mendapat pengakuan dari berbagai kalangan yaitu PNPM Mandiri Perdesaan sebelumnya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai pilot dalam sistem pembangunan partisipatif. Kemudian tahun 2007 menjadi PNPM Mandiri Perdesaan. Terdapat beberapa keberhasilan sebagaimana yang tertuang dalam PTO baru (Terbitan Dirjen PMD Depdagri tahun 2014) bagian kebijakan pokok PNPM MP alinea ke 3 sebagai berikut: “ Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin,efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.” Program PNPM Mandiri perdesaan yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami dan menemukenali permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan dan dapat merumuskan penyelesaiannya dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada. agar mempercepat tercapainya visi dan misi sebagaimana tertuang dalam PTO baru adalah “Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya,serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatankapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaandanpengintegrasian pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi danperan pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitasprasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Tujuan PNPM mandiri Perdesaan yaitu “ meningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin perdesaan dengan mendorong kemandirian pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan” Dari berbagai tahapan perencanaan berbasis masyarakat dapat menghasilkan dokumen keptusuan yang tertuang dalam perencanaan baik perencanaan jangka pangang (6 tahun / RPJMDes) maupaun perencanaan jangkan pendek ( 1 tahun / RKPDes) (one village, one plan, one budjeting) yang didalamnya terdapat penetuan dindakan berdasakan masalah melalui gagasan / usulan jenis kegiatan untuk didanai dari PNPM Mandiri Perdesaan(sebelumnya PPK) baik kegiatan prasarana, ekonomi, peningkatan kapsitas, pendidikan dan kesehatan dll. Usulan kegiatan ekonomi inilah yang berbentuk Kegiatan kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP), kemudian yang didalamnya tergabung pelaku-pelaku usaha kecil untuk didanai oleh BLM dan terus bergulir sehingga dapat memiliki pendanaan bergulir yang dikelola oleh UPK, yang diantranya untuk mendanai usaha kelompok yang masih berjalan maupun yang belum memiliki akses pendanaan. dan atau sumberdana dari pihak lain dll sebagaimana yang diatur dalam PTO X. Kelompok SPP dan UEP yang tersebar diberbagai pelosok tanah air beragam jenis usaha sebagian telah memiliki produk-produk sendiri dapat dikembangkan melalui pemetaan jenis usaha dan produk agar mudah melakukan penguatan / peningkatan kapasitas baik dari segi administrasi, manajerial, produk, akses pendanaan maupun akses pasar. Dengan demikian diharapkan kelompok SPP dan UEP dapat dikembangkan menjadi lembaga ekonomi mikro yang mandiri. Penguatan / peningkatan pada UPK agar memiliki kompetensi keungan dan manajerial sesuiai tupoksi dan tanggungjawabnya. I.HARAPAN Jumlah anggota dan pengurus kelompok dengan beragam usaha merupakan salah satu peluang besar bagi pertumbuhan keonomi dan penyedia lapangan kerja yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu deteksi dini guna mengetahui kendala-kendala yang dihadapi sehingga mudah difasilitasi dan diberdayakan agar menjadi entepreunuer yang memiliki komitmen, objektif, proaktfi, optimis dan memiliki sumberdaya manusia yang mampu memahami analisis pasar, peluang pasar dan potensi pasar serta kerakteristik pasar guna pengembangan usaha khususnya bagi anggota kelompok yang memiliki produk unggulan. Terdapat beberapa target capaian yang perlu dikuatkan pada kelompok yang memiliki produk unggulan sehingga; *Pelaku usaha yang tergabung dalam kelompok dapat kreatif, inovatif dan mampu memahami perubahan terutama pelaku pasar, *Mampu mengenali dan mengembangan sumberdaya / potensi lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif *Adanya komitmen bersama kelompok untuk mengembangkan usaha anggota dan usaha baru yang semangat dan jiwa kewirausahaan yang tinggi *Peran pemerintah daerah, desa serta lembaga pengelola ( BKAD, UPK dan lembagan pendukung lain) Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah semua kelompok UEP dan SPP rata-rata memliki kendala yaitu: 1.Kualitas Sumberdaya manusia rendah, rata-rata pendidikan SLTP ke bawah 2.Akses Pasar masih terbatas sehingga hasil produk unggulan kelompok tidak dapat dipasarkan dengan baik 3.Masih “one man show” dalam pengelolaan 4.System pembukuan belum baik, bahkan sebgaian besar kurang memahami pembukuan 5.Kualita produk masih rendah dan tidak terdaftar secar formal 6.Terbatasnya akses pendanaan ke lembaga perbankan 7.Kurang mampu mengakses pada informasi pemanfaatan teknologi 8.Kemasan produk masih sangat sederhana sehingga kurang diminati oleh masyarakat menengah ke atas Oleh karena itu agar tidak terulang lagi sejarah masa lalu diamana UMKM diabaikan sehingga tidak berkembang dengan baik, yang menurut data Bank Indonesia bahwa UMKM justru menjadi penyelamat ekonomi nasional dan tenaga kerja dan tidak berdampak besar selama krisis ekonomi terjadi. Begitu juga dengan kelompok-kelompok UEP dan SPP yang dibentuk oleh masyarakat dan dilayani UPK PNPM MPd perlu menjadi perhatian penuh oleh pemerintah dan kelembagaan terakit serta dipersiapkan dengan agar dapat berkembang dan mampu bertahan sebagai kekuatan ekonomi mikro yang menunjang pertumbuhan ekonomi, penyedia lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Wirausahawan yang tergabung dalam kelompok SPP dan UEP dihapkan menjadi wahana yang efektif untuk mengorganisasikan diri dan memperkuat posisi anggota kelompok yang sebagian besar masih menjadi perdagangan umum, warung, kios, eceran bahkan home industry dan lainnya II.TANTANGAN Seiring dengan berlakunya Masyarakat Economi Asean (Asean Economic Community) yang direncanakan berlaku pada tanggal 31 Desember tahun 2015, yang didalamnya terdapat beberapa Kesepakatan yang terkadung didalamnya yaitu 1) Asean sebagai aliran bebas barang, bebas jasa, bebas investasi, bebas tenaga kerja terdidik dan bebas modal (a single market and production base) 2) sebagai kawasan dengan daya saing tinggi (a highly competitive economic region) 3) kawasan dengan pembangunan ekonomi merata termasuk ekonomi kecil dan menengah (a region of eqitable development) 4) kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global (a region fully integrated into global economic) Dari 4 kesepakatan tersebut dapat diambil benar merah bahwa berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015 dapat memperketat persaingan pelaku usaha kecil dan menengah, tenaga kerja dari berbagai sektor, peluang kerja, memperketat lapangan kerja masyarakat yang Sumbedayanya kurang memadai, tenaga professional/tenaga ahli, serta memperketat peluang pasar masyarakat pelaku usaha baik dengan pendatang dari kawasan asean yang masuk ke Indonesia yang memilki kualifikasi keahlian yang unggul dan trampil maupaun bersaing dengan sesama anak bangsa. Terdapat beberapa pengaruh negatif akibat AEC/MEA diantaranya 1) banjirnya produk-produk dari Luar Negeri dengan kualitas dan mutu yang jauh lebih baik ketimbang produk yang dihasilkan oleh usha kecil dan menengah dalam negeri temasuk produk yang dihasilkan dari kelompok UEP dan SPP. 2) banjirnya tenaga kerja asing dengan kualifikasi kompetensi yang lebih baik ke Indonesia. Inilah tentangan bagi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat indonesia. Bagi kelompok usaha yang tergabung dalam kelompok SPP dan UEP perlu dipersiapkan dari sumberdaya, kualitas produk unggulan, standar pengadministrasian, pengembangan usaha, peluang pasar dan regulasi sebagai payung hukum untuk melindungi perkembangan usaha kecil termasuk yang tergabung dalam kelompok UEP dan SPP agar tidak menjadi tamu dinegeri sendiri. Dari segi pengelolaan, Fasilitator/Pendamping dapat mentransfer pengetahun dan memfasilitasi, BKAD dan UPK serta kelembagaan pendukung lainnya agar mampu menjadi salah satu jembatan bagi pengembangan usahah kelompok terutama yang memiliki produk unggulan. Hal ini dimksudkan agar kelompok memiliki akses pasar yang luas, pengembangan kualitas produk sesuai permintaan pasar dan pengadministrasian. UPK sebagai pelngelola kegiatan dan dana bergulir dibutuhkan penguatan/peningkatan kapasitas yang berkaitan kompetensi pengeloaan keuangan agar pelaku usaha kelompok SPP dan UEP memiliki kemampuan sebagaimana yang diuraikan diatas Kompetensi yang dibutuhkan bagi pengurus UPK dan Kelembagan pendukung lainnya dalam mengelola kelompok diantaranya: 1.Sumberdaya Penguatan / peningkatan kapasitas dari segi penguasaan administrasian, Manajemen pengelolaan keuangan dan euntrepreneurship 2.Produk Penguasaan / pemahaman terhadap produk yang dikembangkan baik kualitas, kemasan, citra rasa (makanan) serta inovasi 3.Pangsa pasar (market share) Penguasaan pasar sangat penting untuk pahami dalam mengelola usaha dengan melakukan analisis pasar, potensi pasar dan peluang pasar, serta pengembangan jaringan usaha dan sentra pendukung usaha pusat informasi pasar Butuh waktu memang untuk menjadikan kelompok-kelompok SPP dan UEP agar dapat berkembang setara dengan lembanga usha kecil lain yang telah memiliki produk yang berkualtis, akses pasar jelas. Kerjasma, dukungan pemerintah pusat. Daerah dan Desa, dunia usaha, Fasilitator, UPK dan Kelembagaan pendukung lain, masyarakat serta pengurus kelompok sendiri sangat dibutuhkan mendorong mengembangakan usaha kelompok SPP dan UEP agar menjadi lembanga keungan mikro yang mapan dapat mendukung pertumbuhan dan sebagai penyedia lapangan kerja . Semoga Penulis : Masykur Muhammad Sesfao, FK Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta

Read More

Purwakarta Optimis Raih Gelar Juara Sikompak Award

Purwakarta, 15 September 2014 Persaingan merebut posisi teratas dalam lomba Sikompak Award tahun 2014, semakin seru. Tiap Kabupaten se-Jawa Barat, berlomba menyajikan data dan fakta lapangan dengan baik. Demikian halnya dengan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Pendamping Lokal (PL), sebagai duta Kabupaten Purwakarta dalam ajang lomba dimaksud untuk Kategori BKAD dan PL setelah menang dari Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi . Gelaran Anugerah Pemberdayaan Si Kompak Jawa Barat TA 2014 memasuki babak rechecking. Tahap ini merupakan lanjutan setelah dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi kualifikasi untuk dinominasikan BKAD Sukatani dan Pendamping Lokal (PL), merupakan salah satu kandidiat yang akan Mewakili PNPM Mandiri Perdesan Purwakarta. “ Dari persiapan-persiapan yang kita lakukan sejauh ini, Kita optimis BKAD Sukatani targetkan Menjadi Juara. Karena untuk kategori BKAD dan PL, Purwakarta sudah lolos tahap penilaian pertama.” Ujar Drs. Asep Suparman, Selaku PjOKab Purwakarta. Selain itu, Asep Suparman juga menunjukan rasa ke-optimisan dengan melihat hasil kemampuan yang telah diperoleh BKAD dan PL sejauh ini, Dimana Pada Penilaian Pertama Purwakarta mampu Mengalahkan Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Maka dari itu BKAD siap raih gelar juara dalam Gelaran Anugerah Pemberdayaan Si Kompak Jawa Barat TA 2014 pada Saat melawan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka. Serta PL pun siap Jadi Juara saat melawan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung Dan Kabupaten Ciamis nanti. Kegiatan Rechecking sikompak yang lakukan dilokasi wiasata kecamatan wanayasa, sekaligus memeperkenalkan salahsatu tempat wisata yang ada di Purwakarta kepada tim rechecking sikompak dari Provinsi Jawa Barat. Pada kegiatan ini dilakukan wawancara oleh tim rechecking sikompak kepada BKAD dan PL. Selain itu dilakukan juga pemeriksaan dokumen-dokumen pendukung untuk penilaian. Untuk memperkuat hasil wawancara, tim melakukan Wawancara kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan yaitu Camat, pengurus UPK, Fasilitator Kecamatan, Kepala Desa, serta pengurus BKAD. Akhirnya, setelah berlangsung kurang lebih 3 jam penilainpun selesai dan untuk hasinya diumumkan nanti saat dikalukan kegiatan Gubernur Saba Desa yang akan di gelar di Kabupaten Panggandaran pada bulan november nanti. Secara kompak, tak diduga tim menyampaikan apresiasi baik terhadap kinerja BKAD Sukatani Purwakarta dan PL Wanayasa Purwakarta. Hal ini memberi Rasa Optimis yang kuat bahwa BKAD Sukatani yang diketuai Agus Indra Muhtar bakal menjadi Juara anugerah sikompak Award Jawa Barat . Demikian juga dengan Iwanudin yang Optimis Raih Juara anugerah sikompak Award Jawa Barat untuk kategori PL.(gin)

Read More

Faskeu Kab.Purwakarta Tinjau Kelompok SPP Matang

Purwakarta, 10 September 2014. Fasilitator Keuangan (Faskeu) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Purwakarta Tri Hastuti Surtini yang didampingi Fasilitator Kecamatan Tegalwaru Tina Sulaeha, meninjau langsung kelompok Simpan Pinjam untuk kaum Perempuan (SPP) di Desa cisarua, Kecamatan Tegalwaru(29/8). Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi masyarakat terutama bidang usaha yang digeluti dan pengadministrasinya setelah beberapa kali mendapat pinjaman dari dana SPP PNPM Mandiri Pedesaan,demikian diungkapkan oleh ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Tegalwaru, Endeh Nurohmah, ST. Adapun kelompok SPP yang dikunjung yaitu kelompok Melon 3 salah satu kelompok usaha simpan pinjam di Desa Cisarua, ujar Endeh. Faskeu PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Purwakarta Tri Hastuti Surtini mengharapkan kepada UPK Kecamatan Tegalwaru untuk terus membina kelompok-kelompok binaanya agar dapat mengisi semua pembukuan dengan baik dan benar. “Ini merupakan wujud transparansi dalam kelompok, semua anggota tahu tentang dana yang dikelola kelompok, dari mana dan untuk apa.UPK dalam hal ini punya peran dalam hal pemberdayaan kelompok untuk menciptakan wujud yang diharapkan PNPM,” Harapan Tri Hastuti Surtini yang akrab dipanggil Uty. “Semua elemen UPK tetap wajib tahu apa yang dilakukan oleh kelompok. Seperti, apa, dimana, berapa anggota serta bagaimana kelompok yang mendapatkan dana dari PNPM,” Ungkap Uty Seperti halnya administrasi kelompok, pengelolaan keuangan untuk selalu dibukukan dan sebaik mungkin, baik berupa pemasukan ataupun pengeluaran (biaya) kelompok. “Kalau implementasi dana di kelompok ini (kelompok Melon 3, red) cukup bagus, karena dari hasil jasa yang didapatkan kelompok terus dikembangkan pada anggota dalam merealisasikan pinjaman. Namun untuk urusan administrasi masih kurang,” kata Tina Sulaeha, Fasilitator Kecamatan Tegalwaru. Menurut ibu Eengkar Ketua Kelompok Melon 3, Pengadministrasian ini memeng sangat penting dan diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar semua jenis kegiatan kelompok dapat dicatat dengan tertib dan teratur sehingga dapat dipakai sebagai bahan kajian dan evaluasi kelompok. Ibu engkar menambahakan “cara pengadminsistrasian memang sudah diajarkan dari dulu, tetapi baru paham setelah diajarkan oleh ibu tina fasilitator kecamatan yang baru. Mungkin metode yang disampakan bu tina lebih mudah dipahami dan dimengarti disbanding dengan yang diajarkan oleh fasilitator kecamatan sebelumnya.” “Dengan mengertinya cara pengadministrasian ini mudah-mudahan bisa membuat kelompok kami lebih maju dan sukses serta lebih lancer lagi dalam pengembaliannya” harapan bu engkar. (gin)

Read More

PELATIHAN JALAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh : Oding Ahmad Effendy S.Pd.I Fasilitator pemberdayaan Kecamatan Bungursari Purwakarta, Selasa 22 Juli 2014. Program Nasional Pemberdayaan Nasional atau yang terkenal di masyarakat yaitu PNPM merupakan kelanjutan program pemerintah yakni Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang bergulir ketika rezim Presiden kedua terguling dengan adanya reformasi sekitar tahun 1997-an. Jika dilihat dari mulai adanya program pemberdayaan ini sangat relatif lama kurang lebih sekitar 17 tahunan. Apabila di lihat dari usianya sudah di bilang dewasa (Baligh), akan tetapi dikalangan masyarakat terutama di pelosok perdesaan pedalaman PNPM ini masih asing. Tapi tidak menutup kemungkinan di kalangan masyarakat perkotaan juga masih ada yang kurang paham tentang adanya program ini. Ada yang tidak tahunya memang tidak ingin tahu cuex-cuex ajah, ada juga mereka berpendapat program ini kurang mendapatkan keuntungan baginya. Berlatar belakang ini saya sebagai pemberdayaan kecamatan memahami adanya hal tersebut, sehingga mengadakan curah pendapat walaupun tidak saya konsef tapi ini merupakan catatan khusus buat kami kembangkan. Mulai dari administrasi, apalagi sekarang progran ini di integrasikan dengan program pemerintah yang reguler. Mulai harus adanya RPJMDes/RKPDes yang harus dimiliki oleh setiap desa sebagai penjabaran visi dan misi kepala desa ketika kompanye dalam pemilihan. Akan tetapi RPJMDes dan RKPDes bercorak ragam bentuk dan isinya sehingga sangat sulit untuk dipisah dan dipilah antara program yang harus segera di kerjakan dan usulan yang diusulkan masyarakat murni kebutuhan masyarakat atau hanya ambisi seorang kepala desa. Dari dasar itulah kami mengadakan pelatihan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka 5 tahun. Bekal dari pengalaman pelatihan ketika menjadi kader pemberdayaan masyarakat perdesaan (KPMD) yang mengadakan pelatihan + 4 hari saya mempunyai modal dan di tambah dengan pembinaan Faskab kami berani mengadakan pelatihan di tempat tugas. Dengan bantuan pelaku PNPM tingkat kecamatan Bungursari pelatihan pun di gelar. Saya bukan memposisikan diri sebagai instruktur tapi sebagai penjembatani pelaksanaan pelatihan itu, karena mereka juga ada sebagian kecil yang sudah mengetahui tentang penyusunan RPJMDes walaupun masih banyak yang harus di perbaiki. Dengan peserta latihan sepuluh orang perwakilan dari tiap desa satu orang ditambah dari kecamatan yang ingin bertukar pendapat, dan pemberi materi dari TPM dua orang. Dari hasil pelatihan itu sudah beberapa desa yang merasa bertambah pengetahuan. Tujuan pelatihan ini bukan hanya memberdayakan masyarakat saja tapi untuk mempersatukan resepsi penyusunan RPJMDes dan RKPDes agar mereka menysusun RPJMDes atau RKPDes sama sesuai dengan petunjuk Permendagri no 66 tahun 2007. Dari hasil inilah masyarakat khususnya peserta pelatihan merasa menambah pengetahuan, mereka. Karena pada waktu sebelum pelatihan ini, RPJMDes/RKPDes sudah mereka susun akan tetapi tidak sama bahkan mereka menyerahkan satu lembar saja. Sehingga untuk menentukan mana RPJMDes/RKPDes yang dijadikan patokan (tolak ukur) sangat sulit karena beraneka ragam, dari yang desa setorkan dianggap baik seluruhnya, kata kasie pembangunan kecamatan Bungursari. Dengan adanya pelatihan inilah merasa dibantu dan diberi jalan solusinya untuk penyusunan RPJMDes/RKPDes. Semoga hasil pelatihan ini benar-benar dapat bermanfaat bagi kita semua dalam membangun desa kita masing-masing dengan semboyan Bangga membangun Desa. Cuplikan sambutan bapak Sekcam Bungursari.

Read More

Mudahnya Membuat Beton

Purwakarta, Rabu 16 Juli 2014. Dalam kehidupan sehari-hari beton merupakan salah satu bahan bangunan yang tidak asing lagi bagi semua orang, walaupun telah banyak orang yang menggunakan bahan beton, namun pada kenyataannya tidak banyak yang mengerti bagaimana membuat beton yang benar, kalaupun sudah dipahami seringkali dalam prakteknya orang melangggar prosuder yang dipahaminya dengan berbagai alasan. Dari sekian tahapan proses pembuatan beton hanya satu yang pasti dilalui yaitu mencampur bahan-bahan pembentuk beton seperti semen, pasir dan kerikil itupun kadang dilakukan dengan benar atau tidak sesuai dalam rencana kerja dan syarat-syarat. Adukan Beton direncanakan sedemikian rupa sehingga beton yang dihasilkan dapat dengan mudah dikerjakan dengan biaya yang serendah mungkin tentu saja. Beton harus mempunyai workabilitas yang tinggi, memiliki sifat kohesi yang tinggi saat dalam kondisi plastis (belum mengeras), sehingga beton yang dihasilkan cukup kuat dan tahan lama. Adukan (campuran) beton harus mempertimbangkan lingkungan di mana beton tersebut akan berdiri, misalnya di lingkungan tepi laut, atau beban-beban yang berat, atau kondisi cuaca yang ekstrim. SEMEN Jika kadar semen dinaikkan, maka kekuatan dan durabilitas beton juga akan meningkat. Semen (bersama dengan air) akan membentuk pasta yang akan mengikat agregat mulai dari yang paling besar (kasar) sampai yang paling halus. AIR Sebaliknya, penambahan air justru akan mengurangi kekuatan beton. Air cukup digunakan untuk melarutkan semen. Air juga yang membuat adukan menjadi kohesif, dan mudah dikerjakan (workable). RASIO AIR-SEMEN Biasa disebut dengan w/c ratio alias water to cement ratio. Jika w/c ratio semakin besar, kekuatan dan daya tahan beton menjadi berkurang. Pada lingkungan tertentu, rasio air-semen ini dibatasi maksimal 0.40-0.50 tergantung sifat korosif atau kadar sulfat yang ada di lingkungan tersebut. AGREGAT Jika agregat halus terlalu banyak, maka adukannya akan terlihat “sticky“, encer, “lunak”, seperti tidak punya kekuatan. Dan setelah pemadatan, bagian atas adukan akan cenderung “kosong” alias tidak ada agregat. Sebaliknya, jika agregat kasar terlalu banyak, adukannya akan terlihat kasar, berbatu, kelihatan getas (rapuh). Agregat ini akan muncul di permukaan setelah dipadatkan. PENCAMPURAN Beton harus dicampur dan diaduk dengan baik sehingga sement, air, agregat, dan zat tambahan bisa tersebar merata di dalam adukan. Beton biasanya dicampur dengan menggunakan mesin. Ada yang dicampur di lapangan (site) ada juga yang sudah dicampur sebelum dibawa ke lapangan, atau istilahnya ready-mix. Untuk beton ready-mix, takarannya sudah diukur di batch plant, kemudian dicampur dan dimasukkan ke dalam truk. Selama perjalanan drum beton tersebut terus diputar agar beton tidak mengalami setting di dalam drum. Kan aneh kalau misalnya kena macet trus betonnya sudah mengeras di dalam drum. Kadang, di dalam perjalanan, bisa jadi karena lama di jalan, cuaca panas, atau kelamaan diputar, temperatur di dalam drum meningkat sehingga air menguap. Kondisi ini kadang “diakali” dengan memasukkan bongkahan es balok yang besar ke dalam drum, sehingga kadar air bisa tetap dipertahankan. Sementara beton yang dicampur dilapangan biasanya menggunakan mesin yang dinamakan MOLEN . Sewaktu mencampur di lapangan, agregat terlebih dahulu dimasukkan ke dalam tong (molen), kemudian diikuti oleh pasir dan terakhir semen. Semuanya dalam takaran tertentu sesuai dengan mutu beton yang diinginkan. Ada kata pepatah: Jangan menggunakan sekop untuk menakar adukan beton untuk molen! (Padahal ini yang sering dilakukan) Ukuran takaran biasanya dinyatakan dalam satuan berat, sementara sekop tidak bisa mengukur berat. Jangan sampai rasio adukan 1:2:3 diartikan sebagai 1 sekop semen, 2 sekop pasir dan 3 sekop kerikil (agregat). Tentu saja hasil (mutu) yang diperoleh akan berbeda. Kecuali kalau ada sekop canggih yang bisa sekaligus mengukur berat muatannya. Ketika semua bahan (kecuali air) sudah masuk, moleh diputar sehingga semua bahan tercampur. Katanya sih, kalau sudah tidak ada pasir yang terlihat secara kasat mata, berarti adukannya itu sudah merata. Saat itulah dilakukan penambahan air sedikit demi sedikit. Molen punya kapasitas (volume). Mencampur terlalu penuh juga tidak efektif karena proses pencampurannya akan memakan waktu yang lebih lama. Sebaiknya molen diisi secukupnya dulu, kemudian jika sudah jadi, seluruh isi molen dituang ke wadah sementara sebelum diangkut atau dicor ke bekisting. Sewaktu adukan beton diangkut (dicor), molen bisa bekerja lagi untuk membuat adukan berikutnya. Begitu adukan pertama sudah dituang semua, molen pun sudah selesai membuat adukan kedua, jadi tidak ada delay ketika molen bekerja. Nah, itu merupakan prinsip dasar membuat beton dilapangan agar mudah dipahami bagi masyarakat, Terima Kasih. Penulis : Andri Ariyanto/Andri Mahardhika

Read More

Purwakarta Terima Kunjungan Praktek Lapangan

Purwakara, 28 Mei 2014 Dalam rangka memeperdalam materi pelatihan penyegaran fasilitator kabupaten di wilayah RMC 3, maka Program Nasional Pemberdaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Purwkarta terima kunjungan praktek lapangan dari Fasilitator Keuangan Kabupaten se-Provnsi Jawa Barat dan Provinsi Kalimantan Barat. Ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan penyegaran Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Keuangan dan Fasilitator Teknik Kabupaten yang di selenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 sampai dengan 27 Mei 2014. Kecamatan yang dikunjungi yaitu Kecamatan Darangdan, Kecamatan Kiarapedes dan Kecamatan Tegalwaru. Pada praktek lapangan tersebut para Fasilitator Keuangan Kabupaten melakukan Audit dari mulai pengelolaan dana bergulir, tahapan, sampai melihat pelaksanaan pembangunan non spp. Kunjungan diakukan selama 2 hari yaitu sabtu dan minggu, tim kunjungan dibagi menjadi 3 Kelompok. Untuk Kelompok 1 Kecamatan Darangdan yang menjadi tempat kunjungan. Di Kecamatan Darangdan kelompok 1 pun diterima oleh Suryana,SE, Kasubid sarna dan prasrna bidang pemberdayaan masyarakat, yang didampingi Naning Sariningsih,SH Ketua UPK Bingkit Darangdan, dan para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Darangdan serta Fasilitator Kecamatan di kantor UPK Bingkit Darangdan.

Untuk kelompok 2 yang menjadi tempat kunjungan yaitu Kecamatan Kiarapedes yang di terima para pengurus UPK, BKAD dan Fasilitator Teknik Kecamatan Kiarapedes. Sedangkan Kelompok 3 Kecamatan Tegalwaru menjadi tempat praktek lapangan yang dikunjungi. Para Fasilitator Keuangan Kabupaten melakukan kunjungan ke kelompok SPP, kunjungan ke kelompok dilakukan untuk memeriksa administrasi kelompok. Menurut Endeh Nurohmah, ST Ketua UPK Tegalwaru “ Audit yang dilakukan para Fasilitator Keuangan Kabupaten yang ikut dalam praktek lapangan ini lebih dari audit yang dilakukan oleh BPKP, banyak pertanyaan yang dilontarkan ke kelompok SPP dan sangat detilnya dalam memeriksa administrasi kelompok SPP. Walaupun begitu, jika diambil dalam sisi positif nya, ini kita bias jadikan bahan buat perbikan.” “Meskipun kunjungan praktek lapangan ini dilakukan pada hari sabtu dan minggu kami tetep semangat untuk mendampingi dan siapkan semua berkas yang dibutuhkan untuk pemeriksan, harusnya kan hari minggu itu libur, tapi tidak apa-apa lah” ujar Endeh. Fasilitator Keuangan Kabupaten mengharapkan kepada Para pengurus UPK untuk terus membina kelompok-kelompok binaanya agar dapa mengisi semua pembukuan dengan baik dan benar. “Ini merupakan wujud transparansi dalam kelompok, semua anggota tahu tentang dana yang dikelola kelompok, dari mana dan untuk apa.UPK dalam hal ini punya peran dalam hal pemberdayaan kelompok untuk menciptakan wujud yang diharapkan PNPM,” tambahnya.

Read More

INOVATIF DAN KREATIFOleh Dina Dermawan

Purwakarta, Senin 12 Mei 2014. Sejak jaman dahulu di tatar Sunda ada tokoh cerita atau dongeng yang cukup terkenal dan melegenda. Tokoh tersebut adalah Si Kabayan. Si Kabayan merupakan orang yang digambarkan sebagai orang yang sangat malas dan kerjaannya hanya ngobrol di pos Ronda. Namun si Kabayan karena titis tulis bagja dirinya dapat istri yang cukup cantik yaitu si Iteng, anaknya Haji Si Abah. Dari mulai bujangan sampai sudah punya istri masih saja malasnya dipelihara. Si Kabayan sering dapat teguran dari mertuanya, yang lebih terkenal dengan sebutan si Abah. Lebih pas mungkin bukan teguran tapi nasihat atau masukan bagi si Kabayan dalam menghidupi kehidupan rumah tangganya. Salah satu nasihat si Abah kepada Si Kabayan adalah bahwa “Si Kabayan teh kudu motekar, ulah sare wae”. Motekar kira-kira diterjemahkan dalam alam modern ini mungkin Inovatif dan kreatif. Tapi benarkah si Kabayan itu pemalas? Ketika si Kabayan buntu dalam mencari pekerjaan, mertuanya si Abah selalu menasihati dengan kata-kata “kudu motekar”. Bagi Telinga si Kabayan, motekar itu sudah menjadi kosa kata yang paling banyak didengar. Tapi bagi si Kabayan tidak jelas aplikasi dari motekar itu apa? Dalam tataran program PNPM MPd di Jawa Barat, kata motekar (sebutan inovatif dan kreatif) sudah banyak dianjurkan ketika terjadi tahapan, kejadian, kasus masalah, dan progres dianggap stagnan. Ketika TPK atau BKAD/UPK stagnan dalam progres tahapan, seperti progres MDST, penyusunan dokumen awal 2014 & dokumen akhir 2013, progres pengembalian SPP/UEP, perkembangan kelompok dan kerjasama dengan pihak ke 3. Biasanya di kalangan Konsultan, FK atau FT selalu mengajak teman-teman TPK, BKAD dan UPK dalam pertemuannya untuk selalu inovatif dan kreatif dalam penyelesaiannya. Sebulan, dua bulan dan tiga bulan, tetap saja progres penyelesaiannya masih stagnan. Namun tetap saja si Fasilitator menganjurkan inovatif dan kreatif dalam penyelesaiannya. Dan ternyata, sikap dan prilaku Fasilitator seperti itu diikuti atau diabadikan penganjurnya yang lebih atas lagi. Lebih parahnya yang lebih atas, kadang-kadang anjuran kata-kata inovatif dan kreatif itu tidak nyambung dengan Sikon masalahnya, atau terlalu text mind thinking. Jika dilihat pada sisi jiwa seorang manusia, inovasi dan kreatif itu merupakan anugrah Allah Swt. Diberi tahu atau tidak, pada dasarnya manusia pasti makin lama makin maju dan terbarukan. Apakah jaman modern, abad ke 20 ini bisa dipastikan adanya pada waktu abad ke 2, wallahu alam bishawab. Tapi yang jelas kemajuan sekarang karena jerih payah (inovasi) manusia sebelumnya. Maka dari itu, mulai dari sekarang dalam menyelesaikan semua persoalan yang ada baik di PNPM maupun kehidupan umumnya, harus lebih aplikatif dalam memberikan masukan. Menyelesaikan masalah tunggakkan, penyalahgunaan dana dan progres tahapan tidak perlu dengan kata-kata inovatif dan kreatif, tetapi yang lebih aplikatif. Jangan-jangan si Fasilitator tersebut memang sudah buntu pemikirannya. Ada kasus yang bisa menjadi bahan obrolan, Ketika pelatihan BKAD di Kab. Bekasi sekitar Tahun 2012. Ada beberapa materi yang sangat menarik dan dibutuhkan BKAD. Yaitu BKAD harus bisa membangun kerjasama dengan pihak ketiga dan mampu mengambil/mengelola CSR. Ternyata materi itu sudah dijelaskan beberapa tahun sebelumnya. Anehnya, BKAD selalu bertanya bagaimana operasional pengurusnya, bagaimana kerjasama dengan pihak ketiga dan bagaimana meraih CSR. Kebetulan materi itu diberikan oleh salah satu FK yang ada di Kab. Bekasi. Ketika ada pertanyaan itu, semua menjawab dengan materi yang sudah dijelaskan. Waktu itu penulis sebagai Asistant Faskab, Jabatannya sedikit di atas FK, otomatis FK melirik minta bantuan jawaban yang lebih aplikatif. Waktu itu, penulis hanya melirik lagi dengan jawaban “itu juga sudah baik”. Sambil melirik lagi ke Faskab, yang jabatannya lebih tinggi lagi, ternyata sama lirikan dijawab dengan lirikan lagi. Di luar pelatihan, ada cerita buka-bukaan antara pemateri soal materi yang selalu ditanyakan BKAD. Buka-bukaannya adalah Fasilitator belum punya masukan aplikatif, tidak berpengalaman dalam mendekati/mendapatkan CSR dan buntu dalam membantu BKAD supaya dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dan mengelola CSR. Dari cerita pelatihan BKAD itu, ada poin yang sama dalam menyelesaikan sebuah persoalan, diperlukan masukan-masukan yang aplikatif (penuh hal-hal yang patut dicontoh dan sarat dengan pengalaman). Aplikatif bisa diuraikan dengan bahasa mudah, terukur dan bisa dilaksanakan. Hal ini jadi mudah, jika yang memberi masukan harus lebih banyak mendengar, banyak membaca, banyak pengalaman dan berjiwa halus. Insyaallah masukan yang aplikatif, memudahkan penyelesaian persoalannya. Karena seringnya diminta harus inovatif dan kreatif, pelaku malah melamun dan tidak gerak-gerak. Karena lagi memikirkan tindakan apa yang inovatif dan kreatif yang dapat menyelesaikan persoalan. Daya jangkau pemikirannya hanya terbelenggu oleh bahan bacaan dan pengalamannya. Anjuran inovatif dan kreatif jadi kontraproduktif dalam penyelesaian persoalan pekerjaan. Sekali lagi, Inovatif dan kreatif merupakan anugerah Allah swt yang dititipkan kepada manusia dalam menjalankan amanahnya sebagai khalifah di muka bumi. Maka dari itu, sekarang yang diperlukan adalah bagaimana membuka ruang dan jiwa untuk adanya kebebasan, keterbukaan dan keberanian dalam menjalankan kehidupan. Kembali lagi, ke dongeng orang sunda. Apakah si Kabayan itu pemalas atau mertuanya, si Abah yang tidak bisa memberikan masukan yang aplikatif. Jawabannya memang menjadi misteri seumur hidup, dan itulah yang menjadi selalu menarik untuk diceritakan oleh orang-orang Sunda. Cerita si Kabayan ini mudah-mudahan jadi inspiratif dalam menghidupkan ghirah inovatif dan kreatif.

Read More

Sulitnya Menjadi Fasilitator Kecamatan

Purwakarta, Senin 12 Mei 2014. Pekerjaan fasilitator Pemberdayaan di Kecamatan bukan pekerjaan gampang. Tidak banyak yang bisa bertahan bekerja sebagai fasilitator, Banyak yang menyerah sebelum perang, tak sanggup jika ternyata ditempatkan di daerah yang jauh, terisolir. karena tidak terampil menjadi komunikator yang baik sebagai penyampai pesan yang handal untuk membuat perubahan, tidak mampu menghadapi watak masyarakat desa yang terkadang juga sulit dan belum tentu mau menerima kehadiran orang luar. Berbanding terbalik dengan Deden Suyud, ia merupakan Fasilitator Pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Purwakarta yang meminta ditempatkan di Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukasari adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Purwakarta yang terletak di seberang danau Jatiluhur, karna letaknya seberang danau Jatiluhur dan buruknya sarana infrastruktur untuk menuju ke kecamatan tersebut membuat kecamatan sukasari menjadi kecamatan terisolir. Dari 5 Desa yang berada di Kecamatan Sukasari, 3 Desa tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 yg dikarnakan Tidak adanya jembatan penghubung. Menurut Deden Suyud yang akrab disapa Densuy menjelaskan “sebagai fasilitator pemberdayaan penuh dengan perjuangan. Pertama harus menyiapkan mental sebelum terjun ke lapangan, karena medan tempuh yang harus dilalui sehari-hari penuh perjuangan yang tidak tanggung-tanggung. akses jalan tanah berbatu yang penuh kubangan lumpur. Menyebrang dengan perahu dari desa ke desa, mengendarai sepeda motor, jalan kaki atau dengan goyang lutut, karena tak ada kendaraan yang bisa melintas. Bahkan tak jarang juga terpaksa mendorong sepeda motor yang digunakan mana kala ditengah jalan hujan deras membuat jalanan tak bisa dilalui kecuali berjalan kaki. sepeda motor yang digunakan harus sesifikasi khusus seperti Motor Trail.” Densuy menambahkan “terpaksa dan mau tak mau berkelana sendiri meninggalkan anak dan istri karena pekerjaan mereka terkategori tenaga kontrak yang setiap saat harus rela berpindah-pindah dari kecamatan satu ke kecamatan lain, atau juga berpindah kabupaten, tergantung wilayah terisolir mana lagi yang menjadi target pemberdayaan.”

“Honor fasilitator pemberdayaan terhitung lumayan. Sekitar Rp 4 juta sampai Rp 5,5 juta include dengan biaya operasional. Yah, setidaknya lebih besarlah jika dibandingkan dengan buruh pabrik. Tetapi sebanding juga dengan pekerjaannya yang super duper , mendampingi masyarakat yang harinya tidak berbatas, hari libur atau hari besar yang terkadang tetap mengadakan rutinitas pendampingan dan musyawarah, jam kerjanya tidak beraturan, karena terkadang malam hari pun harus mendampingi masyarakat, sebab jam sebegitulah masyarakat bisa meluangkan waktunya untuk berkumpul. Juga mobilitas yang tinggi perjalanan dari desa ke desa yang perharinya tidak ke mana harus membeli bensin 3 sampai 4 liter. Dan boleh dipertaruhkan, harga BBM di daerah terpencil jauh lebih mahal Rp 7.000 s/d Rp 8.000 perliternya, artinya untuk biaya transport saja mereka harus mengeluarkan biaya Rp 1 juta s/d Rp 2 juta. Itu kalau hanya jalur darat, Jika Menggunakan Perahu dengan mengeluarkan biaya Rp 250 ribu/hari. tentunya harus ada uang ekstra lain lagi. Itu belum lagi biaya minum/ makan dijalan untuk menuju dari satu desa ke desa lainnya yang jaraknya 10-20 km dengan kondisi yang rusak parah. Perharinya mereka harus menghabiskan uang sekitar Rp 50.000,- untuk biaya warung pagi siang dan malam. Jadi, berapakah uang yang tersisa ? dipotong biaya komunikasi, biaya koordinasi dengan kabupaten, biaya asuransi, biaya kesehatan, kredit sepeda motor dan lain sebagainya. Tentu tak banyak yang bisa singgah ke rumah untuk biaya hidup keluarga termasuk biya sekolah anak. Bagi yang berhemat, mungkin mereka masih bisa sedikit menabung, meskipun itu sangat sulit sekali. Tapi bagi saya ini pekerjaan mulia dan harus tetap semangat ditengah permasalahan yg ada.” Ujar Densuy. “Memang benar untuk di Kecamatan Sukasari memerlukan biaya akomodasi yang mahal jika melakukan fasilitasi ke desa – desa terutama ke Desa Ciririp, Desa Sukasari dan Desa Parungbanteng. “ ujar Jaenal Arifin, Ketua UPK Kecamatan Sukasari. Jaenal Arifin yang akrab dipanggil Jejen menambahkan “ Untuk Kecamatan Sukasari Fasilitator Kecamatan yang tangguh seperti Deden Suyud, yg bekerja demi panggilan hati masyarakat yang harus didampingi. Dan seiring permintaan laporan kerja setiap harinya dan bila saat-saat dibutuhkan, karena alur tahapan kerja sudah tertata rapi tanpa bisa ditoleransi. Pekerjaan tidak bisa terpaksa diliburkan karena honor dan biaya transport pada awal-awal tahun acap kali tertunda, bisa 1 bulan atau 2 bulan. Untuk urusan ini mereka memang harus pintar-pintar menyiasati. tetap saja para tenaga lapangan itu tetap komitmen, sabar dan sabar. seraya berdoa, semoga tahun-tahun berikutnya tak begitu.”

Read More

MAD LPJ UPK Kabupaten Purwakarta

MAD LPJ UPK sebagai bentuk dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selamat buat Teman - Teman UPK yang sudah melaksanakan LPJ dan diterima oleh Forum. MAD LPJ UPK Tegalwaru dilaksanakan di aula desa citalang Pada Tanggal 7 Januari 2013 dihadiri oleh 6 orang wakil desa 3 Laki - laki dan 3 Perempuan serta undangan lainnya. MAD LPJ UPK Bungursari dilaksanakan di aula desa Bungursari Pada Tanggal 30 Januari 2013. MAD LPJ UPK Darangdan dilaksanakan di aula desa Darangdan Pada Tanggal 28 Januari 2013. MAD LPJ UPK Wanayasa dilaksanakan di aula desa Wanasari Pada Tanggal 29 Januari 2013. MAD LPJ UPK Bojong dilaksanakan di aula desa Bojong Timur Pada Tanggal 28 Januari 2013. MAD LPJ UPK Cibatu dilaksanakan di aula desa Cibatu Pada Tanggal 24 Januari 2013. MAD LPJ UPK Pondoksalam dilaksanakan di aula desa Salamjaya Pada Tanggal 23 Januari 2013. MAD LPJ UPK Tegalwaru MAD LPJ UPK Tegalwaru MAD LPJ UPK Bungursari MAD LPJ UPK Darangdan MAD LPJ UPK Wanayasa MAD LPJ UPK Bojong MAD LPJ UPK Bojong MAD LPJ UPK Bojong MAD LPJ UPK Wanayasa MAD LPJ UPK Cibatu

Read More

KUNJUNGAN KERJA TIM DITJEN PMD KE KEC. DARANGDAN PURWAKARTA

30 Desember 2013 Di akhir Tahun 2013, PNPM MPd Purwakarta mendapat kunjungan kerja Tim Ditjen PMD Pusat. Kunjungan tersebut diikuti oleh 30 orang diketuai Drs. Kun Wildan, MBA, Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Ikut serta dalam rombongan tersebut, Agung Hamengku Team Leader NMC , Ir. Yuni Pranoto Team Leader RMC III, Kepala BPMPD Jawa Barat Drs. Arifin Kertasaputra serta Ir.Sugih Arto selaku koordinator provinsi PNPM MPd Jawa Barat. Adapun tujuannya adalah ingin melihat secara langsung pelaksanaan PNPM dan tanggapan/harapan masyarakat terhadap pelaksanaan PNPM MPd di khususnya kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta. Direktur KPM Ditjen PMD dalam pengarahannya menjelaskan bahwa PNPM adalah bantuan Pemerintah untuk dikelola sepenuhnya oleh masyarakat. Pelaksanaan PNPM harus berazaskan dari masyarakat oleh Masyarakat dan untuk masyarakat. Yang menarik dan penting dari kunjungan kerja tersebut adalah salah satunya dialog antara masyarakat/pelaku PNPM dengan rombongan Ditjen PMD. Menariknya adalah dialognya diisi sebagian besar oleh curhat-curhatannya para pelaku PNPM baik dari unsur BKAD, UPK dan Pengurus Kelompok. Beberapa curhatan yang mengemuka adalah pertama dari BKAD mengeluhkannya tugas dan tanggungjawab yang besar, sementara biaya operasional minim, kalau adapun harus dari sisa surplus yang bisa dibagi; adanya kebijakan pengalihan SPP kepada peningkatan masyarakat; bagaimana kelanjutan PNPM pasca 2014; dan anggaran PNPM ke kecamatan Darangdan makin lama makin kecil. Dahulu PNPM Kec. Darangdan dapat alokasi bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp 2 Miliar sedangkan sekarang hanya Rp 800 juta rupiah. Sementara usulan non SPP dari 15 Desa yang ada di kec. Darangdan berjumlah 30 usulan. Semua curhatan teman-teman pelaku PNPM Kec. Darangdan dijawab oleh Direktur KPM Ditjen PMD dengan baik. Bantuan PNPM MPd dari tahun ke tahun makin membesar, namun jumlah kecamatan makin lama makin banyak. Bisa karena ada pemekaran atau masuk kecamatan baru menjadi kecamatan PNPM MPd. Dan setelah dibagi per kecamatannya, makin lama makin kecil. Soal keberlanjutan PNPM, Bapak Direktur KPM Ditjen PMD menjelaskan hal ini sangata tergantung pemerintah yang akan datang, Hanya dari sisi Ditjen PMD sudah menjelaskan bahwa PNPM masih sangat dibutuhkan masyarakat. Dalam menanggapi pertanyaan kelompok soal tanggung renteng, Bapak Direktur KPM menjelaskan bahwa tanggung renteng merupakan kelanjutan budaya gotong royong. Dengan berkelompok, semua kebutuhan dan harapan anggota kelompok akan mudah diselesaikan. Hal ini pula yang harus ditingkatkan lagi komitmen berkelompoknya. Ditambahkan lagi oleh TL NMC, bahwa Kelompok SPP/UEP itu bukan gerombolan tapi kelompok, jadi harus ada ikatan pemersatunya. Dalam menanggapi tanggung renteng tersebut, TL NMC memberikan arahan bahwa tanggung renteng bisa digali dari tabungan/simpanan, selisih jasa antara UPK dan Kelompok, kelompok dan anggota; dan IPTW. Dan juga menjelaskan larangan mengakses dana BLM untuk SPP bagi kecamatan yang sudah bermodal di atas Rp 2 miliar. Hanya kondisional yaitu tingkat NPL dan kolektibilitasnya. Jika tidak masuk persyaratan itu boleh saja mengakses dana SPP. Hikmah lainnya dari pengalihan SPP ke Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat adalah jangan terlalu banyak dana SPP/UEP mengendap di Bank dan harus menurunkan tunggakkan. Untuk UPK yang besar tunggakkannya dan dana mengendap di Bank, gunakan saja dana yg ada di Bank dan tunggakkan. Sayang seribu sayang, acara dialog dihentikan oleh pemandu dialog, karena waktunya habis, harinya hari Jum’at. Adapun yang menjadi harapan bersama yaitu semua pihak dapat memahami dan akan ditindaklanjuti oleh Tim Faskab dan FK Purwakarta.

Read More

UPK Binangkit Terus Tingkatkan SDM Kelompok SPP

PURWAKARTA,19 November 2013 Kelompok simpan pinjam atau SPP, harus mandiri dan mampu memenej admnistrasi serta keuangan secara professional. Hal itu dilakukan, untuk meminimalisasi adanya ketersendatan anggota SPP terhadap kewajibannya. Karenanya, untuk meningkatkan sumber daya manusia, kelompok SPP harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Diklat). “Setiap kelompok SPP harus mampu mengelola administrasi dan keuangan secara professional. Karena setiap pengurus dan anggota kelompok SPP perlu mendapatkan pembekalan,” ujar Naning Sarinengsih Ketua UPK Binangkit Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Jabar, Senin (18/11). Menurut Naning Sarinengsih, setiap kelompok simpan pinjam (SPP) harus melakukan penguatan baik daris segi pemberdayaan nasabah maupun pengembalian perguliran modal usaha yang didapatnya. Karenanya, setiap kelompok SPP harus melakukan pembinaan terhadap kelompoknya masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Setiap kelompok SPP tidak akan mampu mengelola admnisitrasi dan keuangan dengan benar, lanjut Naning Sarinengsih, jika tidak mau meningkatkan sumber dayanya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Sebab melalui kegiatan tersebut, setiap kelompok akan mampu melaksanakan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART)-nya. Tidak hanya AD/ART saja, sambung dia, melalui kegiatan pelatihan kelompok juga akan mampu melaksanakan aturan yang telah disepakatinya semisal admnisitrasi buku kas, laporan pertanggungjawaban (LPP) dan kegiatan simpanan kelompok. Atas dasar itu, maka UPK Binangkit menggelar pelatihan kelompok SPP yang diikuti oleh 150 kelompok. Jumlah kelompok SPP yang tercatat di UPK Biangkit, tambah Naning, sebanyak 431 kelompok yang tersebar diseluruh wilayah Kecamatan Darangdan. Sedangkan kegiatan pelatihan sendiri, dilaksanakan secara bertahap untuk semua kelompok. Dengan harapan, akan lebih mandiri dalam mengelola kelompok SPP termasuk pengelolaan admnisitrasi dan keuangan. Dikatakan Naning Sarinengsih, SDM setiap Kelompok SPP perlu ditingkatkan agar mampu mencapai beberapa kategori melalui berbagai tahapan. Diantaranya Kelompok SPP kategori Pemula, Berkembang dan Kelompok SPP Mandiri. Selama ini, keberadaan Kelompok SPP baru mencapai kategori Kelompok SPP Berkembang belum masuk dalam kategori Mandiri.

Read More

Seluruh Kecamatan Penerima PNPM Mandiri Perdesan Kab. Purwakarta di Audit

Purwakarta, 14 November 2013 PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Purwakarta terus melakukan Perbaikan pelaksanaan program menuju kesempurnaan. Salah satunya dengan melakukan audit silang antar kecamatan. kegiatan yang selasa lalu (12/11/13) dilakukan di 13 kecamatan serempak dilaksanakan bertujuan melihat sejauh mana progress kegiatan fisk yang telah berjalan dengan maksud memperkuat program PNPM dan menyamakan persepsi para pelaku semua kecamatan. Sasaran kegiatan audit silang antara lain, administrasi TPK, baik yang menyangkut ketenagakerjaan, laporan kemajuan fisik dan biaya, buku kas, laporan penggunaan dana (LPD. selain itu juga manajemen konstruksi, administrasi desa dan pengelolaan papan informasi juga mendapat perhatian. Tim auditor terdiri dari Fasilitator Kecamatan (FK), Fasilitator Teknik Kecamatan (FT),Pendamping Lokal (PL), dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Fasilitator Kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan Purwakarta, Ir. Dina Dermawan, Kamis (14/11/13) menjelaskan, audit silang itu dilaksanakan para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kampung dan kecamatan daerah itu. "Audit silang pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan antarkecamatan telah dilakukan di tempat mereka masing-masing," ujar Dina. Audit silang tersebut, dinilai cukup efektif untuk menjaga konsistensi pelaksanaan dan pengawasan kegiatan secara partisipatif oleh masyarakat, serta menjadi media saling tukar pengalaman antar pelaku program. Fasilitator Keuangan (FASKEU) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Purwakarta, Aan Yuhanah,SE, menambahkan, penerapan audit silang itu mempunyai manfaat positif yang cukup banyak. “Lokasi audit disepakati bersama ditingkat kabupaten, maka terbagilah lokasi audit seperti Kecamatan Babakancikao ke Kecamatan Darangdan, Kecamatan Darangdan Ke kecamatan Wanayasa, Kecamatan Wanayasa ke Kecamatan Maniis, Kecamatan Maniis ke Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukasari Ke Kecamatan Sukatani, Kecamatan Sukatani Ke Kecamatan Babakancikao, Kecamatan Bojong Ke Kecamatan Campaka, Kecamatan Campaka Ke Kecamatan Cibatu, Kecamatan Cibatu Ke Kecamatan Kiarapedes, Kecamatan Kiarapedes Ke Ke Kecamatan Bungursari, Kecamatan Bungursari Ke Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Tegalwaru Ke Kecamatan Pondoksalam, Kecamatan Pondoksalam Ke Kecamatan Bojong.” Ungkap Aan Yuhanah,SE. “Agenda audit silang rutin dilakukan sebagai acuan untuk melihat sejauh mana progres kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TPK. semua pelaku akan tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga kedepan program akan berjalan semakin bagus” Ujar Akhmadi Fasilitator Teknik Kabupaten Purwakarta. Akhmadi menambahkan “Manfaat itu, antara lain, katanya, memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.Keseriusan internal pelaku juga ditunjukkan, terutama dalam menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Purwakarta.”

Read More

DPRD Kab.Purwakarta Dukung PNPM Mandiri Perdesaan sebagai Program Pro Orang Miskin

Purwakarta, 14 November 2013 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau yang sering kita kenal PNPM-MPd bakal menjadi perhatian serius oleh anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Karna PNPM Mandiri Perdesaan telah meletakan dasar-dasar perencanaan partisipatif yang memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk menolong dirinya sendiri keluar dari jebakan kemiskinan. Dalam mengelola bantuan langsung masyarakat (BLM) misalnya, masyarakat diberikan keleluasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program yang akan dilaksanakan.maka dari itu Pemkab Purwakarta menbah anggaran dana pendamping atau Dana Urusan Bersama (DDUB) menjadi 30% yang tadinya hanya 5% saja. Ketua DPRD Kab.Purwakarta, Ucok Ujang Wardi yang di temui di ruangan kerjanya mengungkapkan bahwa, sanagat mengapesiasi terhadap kegiatan pnpm mandiri perdesaan ini, apalagi program ini sangat dirasakan sekali oleh masyarakat perdesaan. Dengan adanya program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam kelompok perempuan (SPP) ini sangat membatu perekonomian masyarakat miskin di perdesaan. Sehingga saya sangat berterimakasih sekali dengan program yang bergulir ini secara tidak langsung masyarakat merasa terbantu. sementara respon dan dukungan DPRD terhadap pengembangan ekonomi perdesaan, selama ini dprd seringkali membuat dukungan termasuk juga aperesiasi terhadap penelenggaraan ini,terutama DPRD suka memberikan penandatangaan kesepakatan yang berkaitan dengan Program PNPM mandiri perdesaan ini terutama berkatitan dengan anggaran yang ada, selama ini DPRD cukup besar juga anggaran yang bergulir di masyrakat berkaitan dengan PNPM mandiri perdesaan. Dan DPRD sangat konsisten dan mebantu peranserta keberlangsungan program ini. Sementara berkaitan dengan kelembagaan yang berkaitan dengan kelembagaan yang ada di PNPM mandir perdesaan seperti TPK, KPMD, Tim Pemelihara, atau dikecamatan. DPRD lebih mensupord lagi mereka untuk bekerja lebih intesif dan semangat, akan tetapi tidak lupa juga untuk mengevaluasi tentang ini semua agar kedepan lebih Fokus, lebih diperbaiki dan mungkin juga program ini sebetulnya tidak boleh terhenti.tentunya atas dasar pertimbangan Bahwa masyarakat purwakarta terutama masyarakat di perdesaan sangat mendambakan bantuan dari program PNPM ini. Karna program ini bukan saja berkaitan dengan program ekonomi saja akan tetapi program pembangunan infrastruktur yang dilakukan PNPM sangat bagus dan sangat mebantu terhadap program-program kegiatan kemasyarakatan yang ada di perdesaan. Oleh karna itu Dukungan dari DPRD lebih konsisten untuk lebih menikatkan program PNPM Mandir Perdesaan ini. Ujar Ucok Ujang Wardi Ketua DPRD kab .Purwakarta.

Read More

Antusias Mayarakat Desa , Dukung PNPM Cukup Tinggi

PURWAKARTA , 14 November, 2013 Antusiasme warga Desa Taringgul Landeuh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, mendukung program PNPM Mandiri Perdesaan di wilayahnya cukup fantastis. Terlihat ratusan warga setempat tersiri dari para ibu dan anak- anak, mengangkut material pasir menggunakan ember berulang- ulang. Menurut keterangan salah seorang tokoh masyarakat disana, H. Fadilah, yang rumahnya tepat disamping area pengerjaan TPT. Sambil melihat- lihat para ibu dan anak- anak yang dibantu sebagian pria dewasa, mengangkut material pasir. Kepada wartawan, mengungkapkan. “Disini memang masih kompak, apalagi diminta langsung melalui pengeras suara. Walaupun tidak gratis, tapi uang hasil kerja mereka disumbangkan untuk pembiayaan Mesjid Al- Mujahidin. Nilai uang yang terkumpul sampai hari ini, berjumlah Rp 3. 490. 000. 00. Namun semuanya ikhlas, melaksanakan secara sukarela.” Ungkapnya. Tahun ini Desa Taringgul Landeuh mendapat bantuan pembangunan Sarana prasarana yang berupa Tembok Penahan Tanah (TPT), saluran drainase Cijambe di Kampung Krajan Rt02 Rw01 sepanjang 144 M2 dengan alokasi dana sebesar Rp 284. 372. 000. 00. Termasuk swadaya dari warga masyarakat sebesar Rp 7. 362. 000. 00, berbentuk material dan uang. Tak terkecuali bahan makanan, ataupun tenaga. “Sampai hari ini pengerjaannya sudah mencapai 85%, sudah berjalan 55 hari dari lama pengerjaan 90 hari. Dengan jumlah pekerja mencapai 25 orang, kadang lebih, setiap harinya. TPT yang dibuat ketinggiannya 4 m, dan lebar 0, 40 m.” Kata Abdul Rahman Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) setempat. Riuh rendah dan gelak tawa warga yang bergotong royong, menghiasi suasana. Tidak nampak capek dan lelah diwajah mereka, tetap semangat sampai beres material pasir terangkut. Kurang lebih 20 M2 pasir pasang, terangkut. Tanpa ada yang tersisa, di tempat penampungan awal.

Read More

Purwakarta Terima Bantuan 1 Milyar Untuk Pembanguan Gerai PNPM MPd

Purwakarta, 7 November 2013

Purwakarta merupakan salah satu kabupaten penerima bantuan alokasi pembuatan gerai TA 2013. Bantuan senilai Rp. 1 milyar dari APBD provinsi, digunakan untuk pembuatan gerai produk kelompok peminjam binaan UPK. Sampai dengan bulan Oktober 2013, Kurang lebih 3250 kelompok peminjam telah tumbuh dan berkembang sebagai penerima manfaat program perguliran PNPM MPd, yang tersebar di 16 Kecamatan dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Bantuan yang diberikan secara simbolis oleh gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dalam acara Gubernur Saba Desa yang diselengarakan di lembang, pada tanggal 7 November 2013 silam,. Terkait anggaran untuk pembangunan Gerai, Suryana menerangkan bahwa dari dana sebesar Rp 1 miliar yang dianggarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, realisasi anggaran untuk pembangunan Gerai PNPM Mandiri Perdesaan setelah melalui lelang, menjadi Rp 853 juta. Sedangkan waktu pelaksanaan pembangunan, selama 90 hari. “Tahap pembangunan Gerai kini sudah dilaksanakan melalui Surat Perintah Kerja per 23 September 2013 ,” ujar Drs Asep Suparman Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat didampingi Suryana SE.MM Kasubid Pengembangan Sumber Daya dan Tribina Pemberdayaan Masyarakat BKBPIA. Menurut Asep Suparman, jika pembangunan Gerai sudah selesai, maka bisa menjadi media bagi para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, untuk memamerkan hasil karya para pengrajin terutama pengrajin yang tergabung dalam simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang memiliki berbagai hasil karya (home industry) dan perlu dipamerkan. Sebab selama ini, lanjut Asep Suparman, tempat menjadi salah satu kendala bagi para pengrajin untuk memamerkan hasil produksinya. Sehingga para pengrajin, harus bekerja keras untuk memperkenalkan hasil karya, baik melalui event pameran tingkat kabupaten maupun provinsi atau melalui kegiatan lain yang bisa menjadi media untuk pameran. Dengan adanya Gerai PNPM Mandiri Perdesaan ini, sambung dia, maka akan membuka lebar-lebar bagi para pengrajin untuk mempromosikan hasil karyanya, karena bisa dilakukan setiap hari di Gerai tersebut. Yang jelas, keberadaan gedung Gerai PNPM Mandiri Perdesaan, selain menjadi media untuk promosi juga menjadi media untuk meningkatkan keteampilan. Sedangkan didalam kawasan bangunan Gerai yang kini dibangun di Jalan Vetaran Purwakarta tersebut, paparnya, akan dibangun ruang pelatihan, rumah jaga dan gudang serta toilet dan pengerasan juga penataan halaman. Untuk kelengkapan sarana dan prasarana lainnya, diharapkan bisa mendapat kucuran APBD Kabupaten tahun anggaran 2014 mendatang.

Read More

Bupati Resmikan Majelis Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA) Mifftahussadah

Jumat, 01 November 2013 - 15 : 55 Bupati Purwakarta, H. Dedi Mulyadi, SH., secara resmi meresmikan Majelis DiniyahTakmilyah Awaliyah (DTA) Mifftahussadah. Rabu (23/10) di Aula Mifftahussadah Desa Campaka, Kecamatan Campaka. Selain dihadiri oleh Bupati, turut hadir unsur Muspika Campaka serta anggota pengajian majelis taklim Mifftahussadah Campaka. Dalam sambutan singkatnya, Dedi mengungkapkan bahwa Pemkab Purwakarta senantiasa akan terus meningkatkan pembangun demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah penataan jalur Cibatu – Sadang dan pembangunan rumah rakyat miskin. “ Tahun 2014 nanti Pemkab akan mulai menata daerah – daerah perbatasan diantaranya adalah jalur antara Cibatu – Sadang, disana Pemda akan membangun trotoar dan dimana akan ditata dengan taman dan berbagai hiasan keramik, selain itu kita juga akan terus berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program kesehatan gratis, perbaikan rumah rakyat miskin, pendidikan gratis hingga SMA, pelayanan ambulance gratis. “, ujarnya. Selain itu Dedi pun mengungkapkan bahwa Desa merupakan salah satu corong pelayanan public, dan dirinya meminta kepada unsure pemerintahan Desa untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. “kedepan Pemkab akan memberikan gelar desa berbudaya atau beradab, dimana Pemkab akan memilih 10 Desa terbaik dengan berbagai criteria yang telah ditetapkan diantaranya masyarakatnya sudah tidak menggunakan beras raskin, tidak ada tawuran,lingkungan bersih , hal itu dikarenakan Desa merupakan salah satu corong pelayanan public masyarakat sehingga pemerintahan desa harus bias meningkatkan pelayanannya bila perlu tata dengan baik pelayananya seperti petugasnya ramah, dilayani dengan cepat, ruang tunggu ber AC bahkan berikan minuman ringan ketika mereka mengantri itulah salah satu pelayanan public yang baik. “, tuturnya. Sedangkan dalam rangka diresmikannya Majelis DiniyahTakmilyah Awaliyah (DTA) Mifftahussadah, Dedi berharap bias dimanfaatkan sebaik – baiknya dan bias bermanfaat bagi masyarakat lainnya. Sedangkan menurut Kepala Desa Campaka, Dedi Ismail dalam sambutannya mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Pemkab dan PNPM Mandiri yang telah membantu sehingga gedung Majelis DiniyahTakmilyah Awaliyah (DTA) Mifftahussadah bias digunakan oleh masyarakat. “sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemkab dan PNPM Mandiri yang telah membantu, dan berharap dengan diresmikannya Aula majelis taklim ini bias bermanfaat terutama dalam menambah ilmu agama bagi masyarakat campaka. “, tuturnya, Sedangkan untuk anggaran, Dede pun menambahkan bahwa Aula Majelis DiniyahTakmilyah Awaliyah (DTA) Mifftahussadah ini menghabiskan dana sekitar 190 Juta, dengan rincian bantuan dari Pemkab dan PNPM Mandiri serta swadaya masyarakat, tuturnya. (HUMAS PEMKAB PURWAKARTA)

Read More

PNPM Mandiri Perdesaan Berikan Peralatan Dan Bahan Aneka Usaha

Saat ini pemerintah sedang giat-giatnya untuk mendorong  pertumbuhan roda perekonomian dari tingkat bawah, bertujuan salah satu wujudnya meningkatkan pendapatan masyarakat. Maka itu, PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sukatani mengadakan pelatihan Mengolah  makanan berbasis bahan lokal kepada Kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang Tersebar di 14 Desa.

Selesai pelatihan mengolah makanan berbasis bahan lokal, kepada Kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di berikan bantuan peralatan masak, terdiri dari Kompor, Oven, Blender, Mixer, Loyang Berbagai Ukuran dan bentuk, Kuali ,sendok penggorengan, Bahan Untuk mebuat kue dan lain-lain.

Guna mencapai hasil yang memuaskan untuk mendorong pelaku usaha lebih terenovasi dan bersemangat serta ulet dalam mengeluti usaha yang sedang di jalankannya. Sehingga usaha yang bahan bakunya berasal dari  tempat lingkungan atau disekitarnya, seperti bingkuang, buah pala, singkong, papaya, ubi jalar dan buah pisang dapat di olah menjadikan makanan, ujar Tina Sulaeha,S.Pd, Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.

"Harapan saya, moga-moga peralatan masak barbasis bahan lokal ini hendaknya dapat di gunakan sebagai usaha rumah tangga, sehingga perekonomian semangkin membaik dari hari kehari, mamfaatkanlah peralatan sebaik-baiknya dan pelihara dengan baik, sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga," ucapnya.

Selanjutnya, Ketua Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Sukatani, Endan Rosidin. melaporkan penyerahan bantuan peralatan masak berbasis bahan local kepada Kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan , bermaksud untuk meningkatkan usaha industri kecil dan menengah, mendorong motivasi dan semangat dalam menjalankan usaha dan meningkatkan omset penjualan serta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, membuka lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran.

Read More

Pelaksanaan Fisik PNPM-MP di Kecamatan Cibatu Hampir Rampung

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta sudah melaksanakan tahapan pelaksanaan fisik di beberapa desa penerima manfaat, dan saat ini sudah mencapai tahap delapan puluh persen.

“sebagian desa penerima manfaat ada yang sudah pelaksanaan fisik seratus persen walaupun dana yang dikucurkan baru delapan puluh persen, ini tergantung dari kesiapan supplier barang yang siap menggalang dulu” ungkap Natalia Destiningrum Fasilitator Tekhnik (FT) Kecamatan Cibatu,

Dikatakan, secara aturan ini tidak menyalahi aturan yang terpenting barang yang disepakati saat pelaksanaan lelang yang dilakukan TPK (Tim Pengelola Kegiatan-Red) sesuai. “masalah kesiapan supplier mengirim barang sampai selesai tidak menunggu anggaran itu sangat bagus, karena dapat mempercepat kerja sehingga segera dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat” jelasnya.

Salahsatunya, lanjutnya, pelaksanaan fisik rabat beton di Desa Wanawali walaupun dana belum seratus persen namun pekerjaan sudah selesai. “ini berkat kerjasama yang baik antara TPK dan supplier sehingga pekerjaan secara terus menerus dilanjutkan sampai tuntas. Karena pada prinsipnya dana yang sudah dianggarkan sesuai dengan RAB pasti keluarkan asalkan pekerjaan tersebut sesuai dan tidak menyalahi aturan dan itu pasti dijamin” tegasnya.

Desa penerima manfaat untuk Kecamatan Cibatu dan sedang melaksanakan pekerjaan, diantaranya Desa Wanawali Rabat Beton, Karyamekar Rabat Beton dan TPT, Cikadu Jembatan dan Rabat Beton, dan Desa Cipancur Rabat Beton. “secara umum pekerjaan hampir rampung dan dana yang dikucurkan untuk pelaksanaan berdasarkan tahapan, tahap pertama dan kedua empat puluh persen, dan ketiga dua puluh persen, namun untuk tahapan terakhir biasanya tidak semuanya dicairkan tetapi ditahan dulu sampai pekerjaan benar-benar selesai setelah dicek ke lapangan untuk menghindari pekerjaan asal-asalan dan itu sudah menjadi ketentuan, dan biasanya disisakan dana lima persen sebagai jaminan pekerjaan” tuturnya.

Sementara itu pelaksanaan pekerjaan fisik di PNPM-MP harus menyertakan swadaya masyarakat untuk merangsang kepekaan warga masyarakat menuju kemandirian. Salahsatunya di Desa Cikadu sedang melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan sebagai sarana yang sangat dibutuhkan warga. “jembatan ini sangat vital sekali untuk kepentingan warga dalam mengangkut hasil pertanian, dan selaku pelaksanan dilapangan kami berusaha melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik” ungkap Suherman Bendahara TPK Cikadu.

Dikatakan, dengan anggaran yang diberikan sebenarnya tidak akan mencukupi mengingat ada beberapa tambahan bangunan diluar gambar yang diberikan. “ini merupakan konsekuensi kami dengan mengirit biaya dengan tidak mengurangi kualitas, diantaranya dengan cara tenaga pekerja sebagian upahnya dikurangi dan itu sudah disepakati dengan yang bersangkutan dan bagi warga yang ada waktu senggang untuk ikut andil membantu agar mempercepat pekerjaan” jelasya.

“ini semata-mata keinginan kami warga masyarakat Desa Cikadu untuk mewujudkan pembangunan jembatan ini untuk memperlancar kegiatan para petani maupun warga dalam melaksanakan aktifitas” tutupnya.

Read More

KEGIATAN DANA BERGULIR UPK KECAMATAN PASAWAHAN

UPK Kecamatan Pasawahan berdiri tahun 2000 menjadi Kecamatan Fase Out dari tahun 2006. Alokasi dana Awal Ekonomi sebesar Rp. 917.646.460,-. Untuk UEP

Rp. 553.346.460,- SPP Rp. 364.300.000,-. Sampai Juli 2013 jumlah alokasi dana yang digulirkan untuk UEP Rp. 4.408.150.001, dengan tingkat pengembalian 91%, SPP Rp. 4.241.600.000, dengan tingkat pengembalian 93 %. Jumlah kelompok yang didanai 225 kelompok UEP & SPP. Besarnya perguliran setiap tahun berkisar Rp. 900.000.000,-.

          Mekanisme dana bergulir di UPK Kecamatan Pasawahan dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau alur perguliran yang ditetapkan. Kelompok mengajukan proposal permohonan pinjaman kepada desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa ditetapkan melalui rapat minggon desa, kemudian desa mengajukan kepada UPK untuk dimasukan ke penjadwalan perguliran. UPK Kecamatan melaksanakan perguliran setiap enam bulan sekali dan Musyawarah perguliran dilaksanakan pada bulan Januari dan Juli. Setelah proposal perguliran masuk Tim Verifikasi beranggotakan 4 orang mengadakan rapat pembahasan awal untuk mengecek kelengkapan proposal secara administrasi, kemudian membuat jadwal kunjungan Verifikasi ke kelompok, sekaligus menghitung alokasi dana untuk biaya tim verifikasi sebesar 0,2 % dari alokasi perguliran. Pada saat tim verifikasi melakukan kunjungan lapangan tim membawa cek list verifikasi sebagai bahan laporan pada saat rapat pembahasan akhir tim verifikasi. Rapat pembahasan akhir dilaksanakan jika kunjungan lapangan telah selesai dilaksanakan, dalam rapat pembahasan akhir membahas berapa jumlah kelompok yang layak dan besar pinjamannya, kemudian menentukan jadwal MAD Perguliran.

          MAD Perguliran dihadiri oleh perwakilan desa Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan kelompok yang akan didanai, BKAD, BP, UPK dan Tim Verifikasi dalam MAD ditetapkan berapa kelompok yang didanai berikut jumlah alokasi pinjamannya serta rekomendasi dari Tim Verifikasi atas kelayakan kelompok yang akan didanai tersebut. Adapun realisasi pencairan ke kelompok bila kelompok telah melunasi pinjaman 100%.

          Pertumbuhan dana bergulir setiap tahunnya bertambah bersumber dari penyisihan surplus setiap akhir tahun. Sampai saat ini akumulasi penambahan modal hingga tahun 2012 sebesar Rp. 620.463.846.

Read More