MAD LPJ UPK Kabupaten Purwakarta

MAD LPJ UPK sebagai bentuk dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selamat buat Teman - Teman UPK yang sudah melaksanakan LPJ dan diterima oleh Forum. MAD LPJ UPK Tegalwaru dilaksanakan di aula desa citalang Pada Tanggal 7 Januari 2013 dihadiri oleh 6 orang wakil desa 3 Laki - laki dan 3 Perempuan serta undangan lainnya. MAD LPJ UPK Bungursari dilaksanakan di aula desa Bungursari Pada Tanggal 30 Januari 2013. MAD LPJ UPK Darangdan dilaksanakan di aula desa Darangdan Pada Tanggal 28 Januari 2013. MAD LPJ UPK Wanayasa dilaksanakan di aula desa Wanasari Pada Tanggal 29 Januari 2013. MAD LPJ UPK Bojong dilaksanakan di aula desa Bojong Timur Pada Tanggal 28 Januari 2013. MAD LPJ UPK Cibatu dilaksanakan di aula desa Cibatu Pada Tanggal 24 Januari 2013. MAD LPJ UPK Pondoksalam dilaksanakan di aula desa Salamjaya Pada Tanggal 23 Januari 2013. MAD LPJ UPK Tegalwaru MAD LPJ UPK Tegalwaru MAD LPJ UPK Bungursari MAD LPJ UPK Darangdan MAD LPJ UPK Wanayasa MAD LPJ UPK Bojong MAD LPJ UPK Bojong MAD LPJ UPK Bojong MAD LPJ UPK Wanayasa MAD LPJ UPK Cibatu

Read More

KUNJUNGAN KERJA TIM DITJEN PMD KE KEC. DARANGDAN PURWAKARTA

30 Desember 2013 Di akhir Tahun 2013, PNPM MPd Purwakarta mendapat kunjungan kerja Tim Ditjen PMD Pusat. Kunjungan tersebut diikuti oleh 30 orang diketuai Drs. Kun Wildan, MBA, Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Ikut serta dalam rombongan tersebut, Agung Hamengku Team Leader NMC , Ir. Yuni Pranoto Team Leader RMC III, Kepala BPMPD Jawa Barat Drs. Arifin Kertasaputra serta Ir.Sugih Arto selaku koordinator provinsi PNPM MPd Jawa Barat. Adapun tujuannya adalah ingin melihat secara langsung pelaksanaan PNPM dan tanggapan/harapan masyarakat terhadap pelaksanaan PNPM MPd di khususnya kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta. Direktur KPM Ditjen PMD dalam pengarahannya menjelaskan bahwa PNPM adalah bantuan Pemerintah untuk dikelola sepenuhnya oleh masyarakat. Pelaksanaan PNPM harus berazaskan dari masyarakat oleh Masyarakat dan untuk masyarakat. Yang menarik dan penting dari kunjungan kerja tersebut adalah salah satunya dialog antara masyarakat/pelaku PNPM dengan rombongan Ditjen PMD. Menariknya adalah dialognya diisi sebagian besar oleh curhat-curhatannya para pelaku PNPM baik dari unsur BKAD, UPK dan Pengurus Kelompok. Beberapa curhatan yang mengemuka adalah pertama dari BKAD mengeluhkannya tugas dan tanggungjawab yang besar, sementara biaya operasional minim, kalau adapun harus dari sisa surplus yang bisa dibagi; adanya kebijakan pengalihan SPP kepada peningkatan masyarakat; bagaimana kelanjutan PNPM pasca 2014; dan anggaran PNPM ke kecamatan Darangdan makin lama makin kecil. Dahulu PNPM Kec. Darangdan dapat alokasi bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp 2 Miliar sedangkan sekarang hanya Rp 800 juta rupiah. Sementara usulan non SPP dari 15 Desa yang ada di kec. Darangdan berjumlah 30 usulan. Semua curhatan teman-teman pelaku PNPM Kec. Darangdan dijawab oleh Direktur KPM Ditjen PMD dengan baik. Bantuan PNPM MPd dari tahun ke tahun makin membesar, namun jumlah kecamatan makin lama makin banyak. Bisa karena ada pemekaran atau masuk kecamatan baru menjadi kecamatan PNPM MPd. Dan setelah dibagi per kecamatannya, makin lama makin kecil. Soal keberlanjutan PNPM, Bapak Direktur KPM Ditjen PMD menjelaskan hal ini sangata tergantung pemerintah yang akan datang, Hanya dari sisi Ditjen PMD sudah menjelaskan bahwa PNPM masih sangat dibutuhkan masyarakat. Dalam menanggapi pertanyaan kelompok soal tanggung renteng, Bapak Direktur KPM menjelaskan bahwa tanggung renteng merupakan kelanjutan budaya gotong royong. Dengan berkelompok, semua kebutuhan dan harapan anggota kelompok akan mudah diselesaikan. Hal ini pula yang harus ditingkatkan lagi komitmen berkelompoknya. Ditambahkan lagi oleh TL NMC, bahwa Kelompok SPP/UEP itu bukan gerombolan tapi kelompok, jadi harus ada ikatan pemersatunya. Dalam menanggapi tanggung renteng tersebut, TL NMC memberikan arahan bahwa tanggung renteng bisa digali dari tabungan/simpanan, selisih jasa antara UPK dan Kelompok, kelompok dan anggota; dan IPTW. Dan juga menjelaskan larangan mengakses dana BLM untuk SPP bagi kecamatan yang sudah bermodal di atas Rp 2 miliar. Hanya kondisional yaitu tingkat NPL dan kolektibilitasnya. Jika tidak masuk persyaratan itu boleh saja mengakses dana SPP. Hikmah lainnya dari pengalihan SPP ke Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat adalah jangan terlalu banyak dana SPP/UEP mengendap di Bank dan harus menurunkan tunggakkan. Untuk UPK yang besar tunggakkannya dan dana mengendap di Bank, gunakan saja dana yg ada di Bank dan tunggakkan. Sayang seribu sayang, acara dialog dihentikan oleh pemandu dialog, karena waktunya habis, harinya hari Jum’at. Adapun yang menjadi harapan bersama yaitu semua pihak dapat memahami dan akan ditindaklanjuti oleh Tim Faskab dan FK Purwakarta.

Read More

UPK Binangkit Terus Tingkatkan SDM Kelompok SPP

PURWAKARTA,19 November 2013 Kelompok simpan pinjam atau SPP, harus mandiri dan mampu memenej admnistrasi serta keuangan secara professional. Hal itu dilakukan, untuk meminimalisasi adanya ketersendatan anggota SPP terhadap kewajibannya. Karenanya, untuk meningkatkan sumber daya manusia, kelompok SPP harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Diklat). “Setiap kelompok SPP harus mampu mengelola administrasi dan keuangan secara professional. Karena setiap pengurus dan anggota kelompok SPP perlu mendapatkan pembekalan,” ujar Naning Sarinengsih Ketua UPK Binangkit Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Jabar, Senin (18/11). Menurut Naning Sarinengsih, setiap kelompok simpan pinjam (SPP) harus melakukan penguatan baik daris segi pemberdayaan nasabah maupun pengembalian perguliran modal usaha yang didapatnya. Karenanya, setiap kelompok SPP harus melakukan pembinaan terhadap kelompoknya masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Setiap kelompok SPP tidak akan mampu mengelola admnisitrasi dan keuangan dengan benar, lanjut Naning Sarinengsih, jika tidak mau meningkatkan sumber dayanya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Sebab melalui kegiatan tersebut, setiap kelompok akan mampu melaksanakan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART)-nya. Tidak hanya AD/ART saja, sambung dia, melalui kegiatan pelatihan kelompok juga akan mampu melaksanakan aturan yang telah disepakatinya semisal admnisitrasi buku kas, laporan pertanggungjawaban (LPP) dan kegiatan simpanan kelompok. Atas dasar itu, maka UPK Binangkit menggelar pelatihan kelompok SPP yang diikuti oleh 150 kelompok. Jumlah kelompok SPP yang tercatat di UPK Biangkit, tambah Naning, sebanyak 431 kelompok yang tersebar diseluruh wilayah Kecamatan Darangdan. Sedangkan kegiatan pelatihan sendiri, dilaksanakan secara bertahap untuk semua kelompok. Dengan harapan, akan lebih mandiri dalam mengelola kelompok SPP termasuk pengelolaan admnisitrasi dan keuangan. Dikatakan Naning Sarinengsih, SDM setiap Kelompok SPP perlu ditingkatkan agar mampu mencapai beberapa kategori melalui berbagai tahapan. Diantaranya Kelompok SPP kategori Pemula, Berkembang dan Kelompok SPP Mandiri. Selama ini, keberadaan Kelompok SPP baru mencapai kategori Kelompok SPP Berkembang belum masuk dalam kategori Mandiri.

Read More

Seluruh Kecamatan Penerima PNPM Mandiri Perdesan Kab. Purwakarta di Audit

Purwakarta, 14 November 2013 PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Purwakarta terus melakukan Perbaikan pelaksanaan program menuju kesempurnaan. Salah satunya dengan melakukan audit silang antar kecamatan. kegiatan yang selasa lalu (12/11/13) dilakukan di 13 kecamatan serempak dilaksanakan bertujuan melihat sejauh mana progress kegiatan fisk yang telah berjalan dengan maksud memperkuat program PNPM dan menyamakan persepsi para pelaku semua kecamatan. Sasaran kegiatan audit silang antara lain, administrasi TPK, baik yang menyangkut ketenagakerjaan, laporan kemajuan fisik dan biaya, buku kas, laporan penggunaan dana (LPD. selain itu juga manajemen konstruksi, administrasi desa dan pengelolaan papan informasi juga mendapat perhatian. Tim auditor terdiri dari Fasilitator Kecamatan (FK), Fasilitator Teknik Kecamatan (FT),Pendamping Lokal (PL), dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Fasilitator Kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan Purwakarta, Ir. Dina Dermawan, Kamis (14/11/13) menjelaskan, audit silang itu dilaksanakan para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kampung dan kecamatan daerah itu. "Audit silang pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan antarkecamatan telah dilakukan di tempat mereka masing-masing," ujar Dina. Audit silang tersebut, dinilai cukup efektif untuk menjaga konsistensi pelaksanaan dan pengawasan kegiatan secara partisipatif oleh masyarakat, serta menjadi media saling tukar pengalaman antar pelaku program. Fasilitator Keuangan (FASKEU) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Purwakarta, Aan Yuhanah,SE, menambahkan, penerapan audit silang itu mempunyai manfaat positif yang cukup banyak. “Lokasi audit disepakati bersama ditingkat kabupaten, maka terbagilah lokasi audit seperti Kecamatan Babakancikao ke Kecamatan Darangdan, Kecamatan Darangdan Ke kecamatan Wanayasa, Kecamatan Wanayasa ke Kecamatan Maniis, Kecamatan Maniis ke Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukasari Ke Kecamatan Sukatani, Kecamatan Sukatani Ke Kecamatan Babakancikao, Kecamatan Bojong Ke Kecamatan Campaka, Kecamatan Campaka Ke Kecamatan Cibatu, Kecamatan Cibatu Ke Kecamatan Kiarapedes, Kecamatan Kiarapedes Ke Ke Kecamatan Bungursari, Kecamatan Bungursari Ke Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Tegalwaru Ke Kecamatan Pondoksalam, Kecamatan Pondoksalam Ke Kecamatan Bojong.” Ungkap Aan Yuhanah,SE. “Agenda audit silang rutin dilakukan sebagai acuan untuk melihat sejauh mana progres kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TPK. semua pelaku akan tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga kedepan program akan berjalan semakin bagus” Ujar Akhmadi Fasilitator Teknik Kabupaten Purwakarta. Akhmadi menambahkan “Manfaat itu, antara lain, katanya, memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.Keseriusan internal pelaku juga ditunjukkan, terutama dalam menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Purwakarta.”

Read More

DPRD Kab.Purwakarta Dukung PNPM Mandiri Perdesaan sebagai Program Pro Orang Miskin

Purwakarta, 14 November 2013 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau yang sering kita kenal PNPM-MPd bakal menjadi perhatian serius oleh anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Karna PNPM Mandiri Perdesaan telah meletakan dasar-dasar perencanaan partisipatif yang memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk menolong dirinya sendiri keluar dari jebakan kemiskinan. Dalam mengelola bantuan langsung masyarakat (BLM) misalnya, masyarakat diberikan keleluasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program yang akan dilaksanakan.maka dari itu Pemkab Purwakarta menbah anggaran dana pendamping atau Dana Urusan Bersama (DDUB) menjadi 30% yang tadinya hanya 5% saja. Ketua DPRD Kab.Purwakarta, Ucok Ujang Wardi yang di temui di ruangan kerjanya mengungkapkan bahwa, sanagat mengapesiasi terhadap kegiatan pnpm mandiri perdesaan ini, apalagi program ini sangat dirasakan sekali oleh masyarakat perdesaan. Dengan adanya program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam kelompok perempuan (SPP) ini sangat membatu perekonomian masyarakat miskin di perdesaan. Sehingga saya sangat berterimakasih sekali dengan program yang bergulir ini secara tidak langsung masyarakat merasa terbantu. sementara respon dan dukungan DPRD terhadap pengembangan ekonomi perdesaan, selama ini dprd seringkali membuat dukungan termasuk juga aperesiasi terhadap penelenggaraan ini,terutama DPRD suka memberikan penandatangaan kesepakatan yang berkaitan dengan Program PNPM mandiri perdesaan ini terutama berkatitan dengan anggaran yang ada, selama ini DPRD cukup besar juga anggaran yang bergulir di masyrakat berkaitan dengan PNPM mandiri perdesaan. Dan DPRD sangat konsisten dan mebantu peranserta keberlangsungan program ini. Sementara berkaitan dengan kelembagaan yang berkaitan dengan kelembagaan yang ada di PNPM mandir perdesaan seperti TPK, KPMD, Tim Pemelihara, atau dikecamatan. DPRD lebih mensupord lagi mereka untuk bekerja lebih intesif dan semangat, akan tetapi tidak lupa juga untuk mengevaluasi tentang ini semua agar kedepan lebih Fokus, lebih diperbaiki dan mungkin juga program ini sebetulnya tidak boleh terhenti.tentunya atas dasar pertimbangan Bahwa masyarakat purwakarta terutama masyarakat di perdesaan sangat mendambakan bantuan dari program PNPM ini. Karna program ini bukan saja berkaitan dengan program ekonomi saja akan tetapi program pembangunan infrastruktur yang dilakukan PNPM sangat bagus dan sangat mebantu terhadap program-program kegiatan kemasyarakatan yang ada di perdesaan. Oleh karna itu Dukungan dari DPRD lebih konsisten untuk lebih menikatkan program PNPM Mandir Perdesaan ini. Ujar Ucok Ujang Wardi Ketua DPRD kab .Purwakarta.

Read More

Antusias Mayarakat Desa , Dukung PNPM Cukup Tinggi

PURWAKARTA , 14 November, 2013 Antusiasme warga Desa Taringgul Landeuh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, mendukung program PNPM Mandiri Perdesaan di wilayahnya cukup fantastis. Terlihat ratusan warga setempat tersiri dari para ibu dan anak- anak, mengangkut material pasir menggunakan ember berulang- ulang. Menurut keterangan salah seorang tokoh masyarakat disana, H. Fadilah, yang rumahnya tepat disamping area pengerjaan TPT. Sambil melihat- lihat para ibu dan anak- anak yang dibantu sebagian pria dewasa, mengangkut material pasir. Kepada wartawan, mengungkapkan. “Disini memang masih kompak, apalagi diminta langsung melalui pengeras suara. Walaupun tidak gratis, tapi uang hasil kerja mereka disumbangkan untuk pembiayaan Mesjid Al- Mujahidin. Nilai uang yang terkumpul sampai hari ini, berjumlah Rp 3. 490. 000. 00. Namun semuanya ikhlas, melaksanakan secara sukarela.” Ungkapnya. Tahun ini Desa Taringgul Landeuh mendapat bantuan pembangunan Sarana prasarana yang berupa Tembok Penahan Tanah (TPT), saluran drainase Cijambe di Kampung Krajan Rt02 Rw01 sepanjang 144 M2 dengan alokasi dana sebesar Rp 284. 372. 000. 00. Termasuk swadaya dari warga masyarakat sebesar Rp 7. 362. 000. 00, berbentuk material dan uang. Tak terkecuali bahan makanan, ataupun tenaga. “Sampai hari ini pengerjaannya sudah mencapai 85%, sudah berjalan 55 hari dari lama pengerjaan 90 hari. Dengan jumlah pekerja mencapai 25 orang, kadang lebih, setiap harinya. TPT yang dibuat ketinggiannya 4 m, dan lebar 0, 40 m.” Kata Abdul Rahman Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) setempat. Riuh rendah dan gelak tawa warga yang bergotong royong, menghiasi suasana. Tidak nampak capek dan lelah diwajah mereka, tetap semangat sampai beres material pasir terangkut. Kurang lebih 20 M2 pasir pasang, terangkut. Tanpa ada yang tersisa, di tempat penampungan awal.

Read More

Purwakarta Terima Bantuan 1 Milyar Untuk Pembanguan Gerai PNPM MPd

Purwakarta, 7 November 2013

Purwakarta merupakan salah satu kabupaten penerima bantuan alokasi pembuatan gerai TA 2013. Bantuan senilai Rp. 1 milyar dari APBD provinsi, digunakan untuk pembuatan gerai produk kelompok peminjam binaan UPK. Sampai dengan bulan Oktober 2013, Kurang lebih 3250 kelompok peminjam telah tumbuh dan berkembang sebagai penerima manfaat program perguliran PNPM MPd, yang tersebar di 16 Kecamatan dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Bantuan yang diberikan secara simbolis oleh gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dalam acara Gubernur Saba Desa yang diselengarakan di lembang, pada tanggal 7 November 2013 silam,. Terkait anggaran untuk pembangunan Gerai, Suryana menerangkan bahwa dari dana sebesar Rp 1 miliar yang dianggarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, realisasi anggaran untuk pembangunan Gerai PNPM Mandiri Perdesaan setelah melalui lelang, menjadi Rp 853 juta. Sedangkan waktu pelaksanaan pembangunan, selama 90 hari. “Tahap pembangunan Gerai kini sudah dilaksanakan melalui Surat Perintah Kerja per 23 September 2013 ,” ujar Drs Asep Suparman Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat didampingi Suryana SE.MM Kasubid Pengembangan Sumber Daya dan Tribina Pemberdayaan Masyarakat BKBPIA. Menurut Asep Suparman, jika pembangunan Gerai sudah selesai, maka bisa menjadi media bagi para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, untuk memamerkan hasil karya para pengrajin terutama pengrajin yang tergabung dalam simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang memiliki berbagai hasil karya (home industry) dan perlu dipamerkan. Sebab selama ini, lanjut Asep Suparman, tempat menjadi salah satu kendala bagi para pengrajin untuk memamerkan hasil produksinya. Sehingga para pengrajin, harus bekerja keras untuk memperkenalkan hasil karya, baik melalui event pameran tingkat kabupaten maupun provinsi atau melalui kegiatan lain yang bisa menjadi media untuk pameran. Dengan adanya Gerai PNPM Mandiri Perdesaan ini, sambung dia, maka akan membuka lebar-lebar bagi para pengrajin untuk mempromosikan hasil karyanya, karena bisa dilakukan setiap hari di Gerai tersebut. Yang jelas, keberadaan gedung Gerai PNPM Mandiri Perdesaan, selain menjadi media untuk promosi juga menjadi media untuk meningkatkan keteampilan. Sedangkan didalam kawasan bangunan Gerai yang kini dibangun di Jalan Vetaran Purwakarta tersebut, paparnya, akan dibangun ruang pelatihan, rumah jaga dan gudang serta toilet dan pengerasan juga penataan halaman. Untuk kelengkapan sarana dan prasarana lainnya, diharapkan bisa mendapat kucuran APBD Kabupaten tahun anggaran 2014 mendatang.

Read More