Pelaksanaan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Cibatu Kabupaten
Purwakarta sudah melaksanakan tahapan pelaksanaan fisik di beberapa desa penerima
manfaat, dan saat ini sudah mencapai tahap delapan puluh persen.
“sebagian desa penerima manfaat ada
yang sudah pelaksanaan fisik seratus persen walaupun dana yang dikucurkan baru
delapan puluh persen, ini tergantung dari kesiapan supplier barang yang siap
menggalang dulu” ungkap Natalia Destiningrum Fasilitator Tekhnik (FT) Kecamatan
Cibatu,
Dikatakan, secara aturan ini tidak
menyalahi aturan yang terpenting barang yang disepakati saat pelaksanaan lelang
yang dilakukan TPK (Tim Pengelola Kegiatan-Red) sesuai. “masalah kesiapan
supplier mengirim barang sampai selesai tidak menunggu anggaran itu sangat
bagus, karena dapat mempercepat kerja sehingga segera dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat” jelasnya.
Salahsatunya, lanjutnya, pelaksanaan
fisik rabat beton di Desa Wanawali walaupun dana belum seratus persen namun
pekerjaan sudah selesai. “ini berkat kerjasama yang baik antara TPK dan
supplier sehingga pekerjaan secara terus menerus dilanjutkan sampai tuntas. Karena
pada prinsipnya dana yang sudah dianggarkan sesuai dengan RAB pasti keluarkan
asalkan pekerjaan tersebut sesuai dan tidak menyalahi aturan dan itu pasti
dijamin” tegasnya.
Desa penerima manfaat untuk
Kecamatan Cibatu dan sedang melaksanakan pekerjaan, diantaranya Desa Wanawali
Rabat Beton, Karyamekar Rabat Beton dan TPT, Cikadu Jembatan dan Rabat Beton,
dan Desa Cipancur Rabat Beton. “secara umum pekerjaan hampir rampung dan dana
yang dikucurkan untuk pelaksanaan berdasarkan tahapan, tahap pertama dan kedua
empat puluh persen, dan ketiga dua puluh persen, namun untuk tahapan terakhir
biasanya tidak semuanya dicairkan tetapi ditahan dulu sampai pekerjaan
benar-benar selesai setelah dicek ke lapangan untuk menghindari pekerjaan
asal-asalan dan itu sudah menjadi ketentuan, dan biasanya disisakan dana lima
persen sebagai jaminan pekerjaan” tuturnya.
Sementara itu pelaksanaan pekerjaan
fisik di PNPM-MP harus menyertakan swadaya masyarakat untuk merangsang kepekaan
warga masyarakat menuju kemandirian. Salahsatunya di Desa Cikadu sedang
melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan sebagai sarana yang sangat
dibutuhkan warga. “jembatan ini sangat vital sekali untuk kepentingan warga
dalam mengangkut hasil pertanian, dan selaku pelaksanan dilapangan kami
berusaha melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin untuk menghasilkan pekerjaan
yang terbaik” ungkap Suherman Bendahara TPK Cikadu.
Dikatakan, dengan anggaran yang
diberikan sebenarnya tidak akan mencukupi mengingat ada beberapa tambahan
bangunan diluar gambar yang diberikan. “ini merupakan konsekuensi kami dengan
mengirit biaya dengan tidak mengurangi kualitas, diantaranya dengan cara tenaga
pekerja sebagian upahnya dikurangi dan itu sudah disepakati dengan yang
bersangkutan dan bagi warga yang ada waktu senggang untuk ikut andil membantu
agar mempercepat pekerjaan” jelasya.
“ini semata-mata keinginan kami warga masyarakat
Desa Cikadu untuk mewujudkan pembangunan jembatan ini untuk memperlancar
kegiatan para petani maupun warga dalam melaksanakan aktifitas” tutupnya.
30 Desember 2013
Di akhir Tahun 2013, PNPM MPd Purwakarta mendapat kunjungan kerja Tim Ditjen PMD Pusat. Kunjungan tersebut diikuti oleh 30 orang diketuai Drs. Kun Wildan, MBA, Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Ikut serta dalam rombongan tersebut, Agung Hamengku Team Leader NMC , Ir. Yuni Pranoto Team Leader RMC III, Kepala BPMPD Jawa Barat Drs. Arifin Kertasaputra serta Ir.Sugih Arto selaku koordinator provinsi PNPM MPd Jawa Barat. Adapun tujuannya adalah ingin melihat secara langsung pelaksanaan PNPM dan tanggapan/harapan masyarakat terhadap pelaksanaan PNPM MPd di khususnya kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta.
Direktur KPM Ditjen PMD dalam pengarahannya menjelaskan bahwa PNPM adalah bantuan Pemerintah untuk dikelola sepenuhnya oleh masyarakat. Pelaksanaan PNPM harus berazaskan dari masyarakat oleh Masyarakat dan untuk masyarakat.
Yang menarik dan penting dari kunjungan kerja tersebut adalah salah satunya dialog antara masyarakat/pelaku PNPM dengan rombongan Ditjen PMD. Menariknya adalah dialognya diisi sebagian besar oleh curhat-curhatannya para pelaku PNPM baik dari unsur BKAD, UPK dan Pengurus Kelompok.
Beberapa curhatan yang mengemuka adalah pertama dari BKAD mengeluhkannya tugas dan tanggungjawab yang besar, sementara biaya operasional minim, kalau adapun harus dari sisa surplus yang bisa dibagi; adanya kebijakan pengalihan SPP kepada peningkatan masyarakat; bagaimana kelanjutan PNPM pasca 2014; dan anggaran PNPM ke kecamatan Darangdan makin lama makin kecil. Dahulu PNPM Kec. Darangdan dapat alokasi bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp 2 Miliar sedangkan sekarang hanya Rp 800 juta rupiah. Sementara usulan non SPP dari 15 Desa yang ada di kec. Darangdan berjumlah 30 usulan.
Semua curhatan teman-teman pelaku PNPM Kec. Darangdan dijawab oleh Direktur KPM Ditjen PMD dengan baik. Bantuan PNPM MPd dari tahun ke tahun makin membesar, namun jumlah kecamatan makin lama makin banyak. Bisa karena ada pemekaran atau masuk kecamatan baru menjadi kecamatan PNPM MPd. Dan setelah dibagi per kecamatannya, makin lama makin kecil.
Soal keberlanjutan PNPM, Bapak Direktur KPM Ditjen PMD menjelaskan hal ini sangata tergantung pemerintah yang akan datang, Hanya dari sisi Ditjen PMD sudah menjelaskan bahwa PNPM masih sangat dibutuhkan masyarakat. Dalam menanggapi pertanyaan kelompok soal tanggung renteng, Bapak Direktur KPM menjelaskan bahwa tanggung renteng merupakan kelanjutan budaya gotong royong. Dengan berkelompok, semua kebutuhan dan harapan anggota kelompok akan mudah diselesaikan. Hal ini pula yang harus ditingkatkan lagi komitmen berkelompoknya.
Ditambahkan lagi oleh TL NMC, bahwa Kelompok SPP/UEP itu bukan gerombolan tapi kelompok, jadi harus ada ikatan pemersatunya. Dalam menanggapi tanggung renteng tersebut, TL NMC memberikan arahan bahwa tanggung renteng bisa digali dari tabungan/simpanan, selisih jasa antara UPK dan Kelompok, kelompok dan anggota; dan IPTW.
Dan juga menjelaskan larangan mengakses dana BLM untuk SPP bagi kecamatan yang sudah bermodal di atas Rp 2 miliar. Hanya kondisional yaitu tingkat NPL dan kolektibilitasnya. Jika tidak masuk persyaratan itu boleh saja mengakses dana SPP.
Hikmah lainnya dari pengalihan SPP ke Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat adalah jangan terlalu banyak dana SPP/UEP mengendap di Bank dan harus menurunkan tunggakkan. Untuk UPK yang besar tunggakkannya dan dana mengendap di Bank, gunakan saja dana yg ada di Bank dan tunggakkan.
Sayang seribu sayang, acara dialog dihentikan oleh pemandu dialog, karena waktunya habis, harinya hari Jum’at. Adapun yang menjadi harapan bersama yaitu semua pihak dapat memahami dan akan ditindaklanjuti oleh Tim Faskab dan FK Purwakarta.
